Mantan terpidana, PBB yakin Nazaruddin layak jadi caleg
Selasa, 23 April 2013 - 15:08 WIB
Mantan terpidana, PBB yakin Nazaruddin layak jadi caleg
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB), BM Wibowo meyakinkan publik, Nazaruddin Syamsudin layak didaftarkan sebagai calon legislatif (caleg) dari partainya.
Meskipun, yang bersangkutan mantan terpidana dalam persoalan kasus korupsi dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2005.
Dia berpendapat, terseretnya nama Nazaruddin, akibat kesalahan sistem pada saat itu. "Mungkin saat itu masa reformasi dimana sistem itu belum terlalu mapan sehingga aturan belum mapan dan banyak sistem yg membuat dia menjadi seperti itu," kata Wibowo di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurutnya, PBB sudah memikirkan mengenai hal ini. Pihaknya berpendapat, beberapa terpidana dikenakan sanksi hukum lantaran persoalan politik.
"Sebetulnya ada eks napi juga, makanya kalau kita melihat itu masalah politik itu bisa, kecuali jika asusila. Tetapi kalau masalah politik ini kan lain," terangnya.
Seperti diketahui, Nazaruddin Syamsuddin masuk dalam daftar bakal caleg PBB untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II yang meliputi Bogor dan sekitarnya.
Nazaruddin sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuntut Nazaruddin dengan hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan, serta membayar denda sebesar Rp450 juta, termasuk mengganti uang negara sebesar Rp14,193 miliar.
Pada 14 Desember 2005 Pengadilan Tipikor pada 14 Desember 2005 menjatuhinya hukuman penjara selama tujuh tahun. Nazaruddin juga diharuskan membayar denda sebesar Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp5,03 miliar secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin, Kepala Biro Keuangan KPU karena dianggap merugikan negara dalam kasus pengadaan asuransi kecelakaan diri yang dibayarkan untuk para pekerja pemilu.
Meskipun, yang bersangkutan mantan terpidana dalam persoalan kasus korupsi dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2005.
Dia berpendapat, terseretnya nama Nazaruddin, akibat kesalahan sistem pada saat itu. "Mungkin saat itu masa reformasi dimana sistem itu belum terlalu mapan sehingga aturan belum mapan dan banyak sistem yg membuat dia menjadi seperti itu," kata Wibowo di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurutnya, PBB sudah memikirkan mengenai hal ini. Pihaknya berpendapat, beberapa terpidana dikenakan sanksi hukum lantaran persoalan politik.
"Sebetulnya ada eks napi juga, makanya kalau kita melihat itu masalah politik itu bisa, kecuali jika asusila. Tetapi kalau masalah politik ini kan lain," terangnya.
Seperti diketahui, Nazaruddin Syamsuddin masuk dalam daftar bakal caleg PBB untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II yang meliputi Bogor dan sekitarnya.
Nazaruddin sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuntut Nazaruddin dengan hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan, serta membayar denda sebesar Rp450 juta, termasuk mengganti uang negara sebesar Rp14,193 miliar.
Pada 14 Desember 2005 Pengadilan Tipikor pada 14 Desember 2005 menjatuhinya hukuman penjara selama tujuh tahun. Nazaruddin juga diharuskan membayar denda sebesar Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp5,03 miliar secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin, Kepala Biro Keuangan KPU karena dianggap merugikan negara dalam kasus pengadaan asuransi kecelakaan diri yang dibayarkan untuk para pekerja pemilu.
(kur)
