Pengamat: Rangkap jabatan SBY kurangi kualitas kerja SBY
Pengamat: Rangkap jabatan SBY kurangi kualitas kerja SBY
A
A
A
Sindonews.com - Pasca mengomentari pembatalan Zannubah Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid yang batal bergabung ke Partai Demokrat (PD) di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mendapat kritikan.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, dengan kejadian itu semakin membuktikan bahwa rangkap jabatan yang diemban SBY dapat mengurangi kualitas kerjanya sebagai Kepala Negara.
"Rangkap jabatan seperti ini dalam perkembangannya akan mendistorsi kualitas kinerja atau performance si perangkap jabatan," kata Siti melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Kamis (18/4/2013) malam.
Dia menjelaskan, ada alasan mengapa kualitas kerja SBY akan semakin menurun paska rangkap jabatan tersebut. Ini tak lain karena kedua jabatan yang dipegangnya sama-sama penting.
"Apalagi bila mempertimbangan volume pekerjaan, baik sebagai penyelenggara negara maupun pimpinan partai sangat amat padat," terangnya.
Sebelumnya, Julian Aldrin Pasha pun menjelaskan mengapa Presiden SBY membicarakan soal Yenny Wahid di Istana Kepresidenan.
"Mengapa dilakukan di Istana Kepresidenan, setelah kunjungan kerja dan berlangsung di Istana. Kepala Negara dan Kepala Pemerintah tidak subtansial, tidak merupakan suatu prinsip untuk dipertanyakan," ujar Julian di Jakarta, Kamis 18 April 2013.
Dia menambahkan, bahwa mengenai SBY menggelar jumpa pers di Istana Kepresidenan untuk membicarakan masalah Yenny Wahid bukan suatu hal yang substansial.
"Penting untuk diketahui publik. Itu bukan menjadi hal pemberitaan. Minggu ini, Presiden terus berada di Istana Kepresidenan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kesimpangsiuran kabar mengenai Yenny Wahid tersebut menjadikan hal yang mendesak untuk SBY menjelaskan kepada publik melalui jumpa pers kemarin malam.
"Karena kondisi, pentingnya dan urgent-nya subtansi yang akan disampaikan, ketidakjelasan, maka merasa perlu memberikan pernyataan," imbuhnya.
Julian pun menegaskan bahwa akibat kabar adanya tawar menawar antara SBY dengan Yenny soal posisi di Partai Demokrat, mengakibatkan munculnya interprestasi yang beragam di publik.
"Begini, yang perlu saya sampaikan, bahwa Presiden merasa perlu, terjadi kesimpangsiuran, publik mengikuti, terkait Bu Yenny Wahid, menjadi bias, muncul interpretasi bermacam-macam di publik," katanya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, dengan kejadian itu semakin membuktikan bahwa rangkap jabatan yang diemban SBY dapat mengurangi kualitas kerjanya sebagai Kepala Negara.
"Rangkap jabatan seperti ini dalam perkembangannya akan mendistorsi kualitas kinerja atau performance si perangkap jabatan," kata Siti melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Kamis (18/4/2013) malam.
Dia menjelaskan, ada alasan mengapa kualitas kerja SBY akan semakin menurun paska rangkap jabatan tersebut. Ini tak lain karena kedua jabatan yang dipegangnya sama-sama penting.
"Apalagi bila mempertimbangan volume pekerjaan, baik sebagai penyelenggara negara maupun pimpinan partai sangat amat padat," terangnya.
Sebelumnya, Julian Aldrin Pasha pun menjelaskan mengapa Presiden SBY membicarakan soal Yenny Wahid di Istana Kepresidenan.
"Mengapa dilakukan di Istana Kepresidenan, setelah kunjungan kerja dan berlangsung di Istana. Kepala Negara dan Kepala Pemerintah tidak subtansial, tidak merupakan suatu prinsip untuk dipertanyakan," ujar Julian di Jakarta, Kamis 18 April 2013.
Dia menambahkan, bahwa mengenai SBY menggelar jumpa pers di Istana Kepresidenan untuk membicarakan masalah Yenny Wahid bukan suatu hal yang substansial.
"Penting untuk diketahui publik. Itu bukan menjadi hal pemberitaan. Minggu ini, Presiden terus berada di Istana Kepresidenan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kesimpangsiuran kabar mengenai Yenny Wahid tersebut menjadikan hal yang mendesak untuk SBY menjelaskan kepada publik melalui jumpa pers kemarin malam.
"Karena kondisi, pentingnya dan urgent-nya subtansi yang akan disampaikan, ketidakjelasan, maka merasa perlu memberikan pernyataan," imbuhnya.
Julian pun menegaskan bahwa akibat kabar adanya tawar menawar antara SBY dengan Yenny soal posisi di Partai Demokrat, mengakibatkan munculnya interprestasi yang beragam di publik.
"Begini, yang perlu saya sampaikan, bahwa Presiden merasa perlu, terjadi kesimpangsiuran, publik mengikuti, terkait Bu Yenny Wahid, menjadi bias, muncul interpretasi bermacam-macam di publik," katanya.
(kri)
Explore More