Forum guru harap kasus pengadaan UN diusut

Sindonews.com - Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Retno Listyarti menuntut, agar Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi kasus pengadaan percetakan soal dan jawaban Ujian Nasional (UN).

Selain itu, investigasi ini meliputi seluruh anggaran penyelenggaraan UN yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan pihak percetakan.

"Dari hasil laporan di posko pengaduan UN yang tersebar di berbagai daerah, terdapat kasus tidak adanya soal cadangan di SMAN 54, Jakarta Timur. Alhasil, para pengawas di SMAN 54 kebingungan karena banyak LJK (Lembaran Jawaban Kerja) UN yang rusak tapi tidak ada pengganti soal dan LJK UN cadangan," ujar Ratna saat ditemui di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).

Lanjut Ratna, di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SMK Swasta Istiqlal Deli Tua dari 4 ruangan jurusan Akuntansi yang mengikuti ujian, ternyata soal yang datang hanya untuk satu ruangan sehingga tiga ruangan lain terpaksa fotokopi soal Bahasa Indonesia.

Selain itu, kasus lainnya terdapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. tepatnya di Kecamatan Bosar Maligas pada beberapa sekolah terdapat soal-soal bersampul dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, namun ternyata isi dari soal tersebut Bahasa Inggris.

"Artinya, untuk Sumatera Utara saja diperkirakan ada sekitar lebih 5000 soal yang tidak dicetak. Asumsinya, kalau masing-masing sekolah ada sekitar 10 orang peserta dikalikan 521 sekolah maka akan ada 5210 soal yang tidak dicetak" ujar Ratna.