DPR minta Mendikbud jangan paksakan pelaksanaan UN
Kamis, 18 April 2013 - 15:42 WIB
DPR minta Mendikbud jangan paksakan pelaksanaan UN
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim) ada sekitar 155 sekolah belum menerima soal Ujian Nasional (UN).
Reni pun meminta supaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh tidak memaksakan pelaksanaan UN susulan digelar hari ini.
"Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda," ujar Reni melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (18/4/2013).
Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Kemendikbud yang memaksa supaya tetap dilaksanakan UN hari ini dengan cara memphoto copy soal ujian. Sementara, dibanyak tempat photo copy bukanlah perkara mudah karena alasan letak geografisnya sulit dan pasokan listrik yang minim.
Jika ada daerah lain situasi dan kondisinya sama dengan Kaltim, lanjutnya, maka sebaiknya Mendiknas mendengar keluhan dan kesulitan di lapangan. Jika tidak kondusif, mau tidak mau Kemendikbud harus menunda pelaksanaan UN.
"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," pungkasnya.
Reni pun meminta supaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh tidak memaksakan pelaksanaan UN susulan digelar hari ini.
"Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda," ujar Reni melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (18/4/2013).
Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Kemendikbud yang memaksa supaya tetap dilaksanakan UN hari ini dengan cara memphoto copy soal ujian. Sementara, dibanyak tempat photo copy bukanlah perkara mudah karena alasan letak geografisnya sulit dan pasokan listrik yang minim.
Jika ada daerah lain situasi dan kondisinya sama dengan Kaltim, lanjutnya, maka sebaiknya Mendiknas mendengar keluhan dan kesulitan di lapangan. Jika tidak kondusif, mau tidak mau Kemendikbud harus menunda pelaksanaan UN.
"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," pungkasnya.
(kri)
