BPK harus audit amburadulnya pelaksanaan UN

Sindonews.com - Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saleh Husin menegaskan, amburadulnya permasalahan Ujian Nasional (UN), harus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Anggota Komisi V DPR ini menilai, pelaksanaan UN jauh dari harapan publik, seakan Kemendikbud tidak mempunyai perencanaan matang. Kemendikbud harus mencoret dan meminta pertanggungjawaban perusahaan pemenang tender.

"Perusahan yang melaksanakan pencetakan bahan UN tersebut harus di-black list dan perlu diaudit baik oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun pihak penegak hukum," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Rabu (17/4/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, Saleh mengatakan, jika hanya satu kabupaten yang bermasalah masih masuk akal, tapi UN kali ini sampai 11 provinsi yang harus ditunda. Saleh menyayangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari pulau-pulau, bahan UN sudah terlambat.

"Begitu dikirimi masih ada masalah, jelas itu tidak bisa ditolerir," ucap legislator daerah pemilihan (dapil) NTT ini.

Lanjutnya, bahan ujian yang harus dikirimkan ke kabupaten di Pulau Flores malah dikirim ke Pulau Sumba, kemudian bahan yang harus dikirim ke kabupaten di Pulau Sumba malah dikirimkan ke Pulau Timor.

Menurutnya, panitia UN jelas tidak menguasai peta wilayah, sehingga banyak kesalahan. "Ini sangat acak-acakan, belum lagi harus diteruskan ke sekolah-sekolah yang ada di pulau kecil dan pelosok daerah, mau kapan sampainya, mereka ini sebenarnya tahu peta wilayah atau tidak ya?," tandasnya.