Larang pilih PKB, Yenny tak fair
A
A
A
Sindonews.com - Imbauan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid agar kader tak memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuai kritikan tajam.
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menilai imbauan Yenny itu tidak fair. Sebab, menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya termasuk dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Imbauan itu tidaklah fair, tidak adil, semua orang, semua warga negara berhak dan otonom menentukan afiliasi politiknya," tegas anggota Komisi II DPR RI ini ketika dihubungi, Rabu (17/4/2013).
Semestinya, lanjut Abdul Malik Haramain, Yenny membiarkan orang menentukan sikap politik masing-masing dan tidak dilarang-larang.
Namun demikian, hingga saat ini kata Abdul Malik Haramain, pihaknya masih yakin warga Nahdliyyin tetap akan menyalurkan suara ke PKB.
"Kita tidak merasa khawatir karena warga Nahdliyyin paham dan paham tentang sejarah PKB - NU," tegasnya.
Abdul mengaku tak mengerti mengapa Yenny melakukan hal itu, sebab, Gus Dur di masa hidupnya dulu tak pernah melarang-larang kader, hanya saja terus mengajak para kader agar setia kepada partai.
"Seingatku Gus Dur enggak pernah melarang, orang dukung partai apapun. Setahuku Gus Dur hanya mengajak orang untuk mendukung PKB, tanpa melarang orang dukung partai lain. Di situlah bijaknya seorang Gus Dur," ucap Abdul mengenang.
Seperti diketahui, Yenny Wahid mengizinkan kadernya untuk berlabuh di partai manapun asal jangan PKB dan PKS. Alasan tersebut atas dasar ideologi partainya yang mengusung nilai Ahlussunah Wal Jamaah.
"Banyak sekali. Rata-rata sudah membuat ijtihad sendiri. Yang paling penting tidak ke PKB dan PKS. Sudah banyak pindah ke partai lain. Sudah banyak tempat mereka untuk berlabuh. Ini berhubungan visi dan misi politik kebangsaan. Kami memperjuangkan Islam Ahlussunnah Waal Jamaah. Kalau PKB jelas kan? Apa perlu dijelaskan juga?" terang Yenny.
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menilai imbauan Yenny itu tidak fair. Sebab, menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya termasuk dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Imbauan itu tidaklah fair, tidak adil, semua orang, semua warga negara berhak dan otonom menentukan afiliasi politiknya," tegas anggota Komisi II DPR RI ini ketika dihubungi, Rabu (17/4/2013).
Semestinya, lanjut Abdul Malik Haramain, Yenny membiarkan orang menentukan sikap politik masing-masing dan tidak dilarang-larang.
Namun demikian, hingga saat ini kata Abdul Malik Haramain, pihaknya masih yakin warga Nahdliyyin tetap akan menyalurkan suara ke PKB.
"Kita tidak merasa khawatir karena warga Nahdliyyin paham dan paham tentang sejarah PKB - NU," tegasnya.
Abdul mengaku tak mengerti mengapa Yenny melakukan hal itu, sebab, Gus Dur di masa hidupnya dulu tak pernah melarang-larang kader, hanya saja terus mengajak para kader agar setia kepada partai.
"Seingatku Gus Dur enggak pernah melarang, orang dukung partai apapun. Setahuku Gus Dur hanya mengajak orang untuk mendukung PKB, tanpa melarang orang dukung partai lain. Di situlah bijaknya seorang Gus Dur," ucap Abdul mengenang.
Seperti diketahui, Yenny Wahid mengizinkan kadernya untuk berlabuh di partai manapun asal jangan PKB dan PKS. Alasan tersebut atas dasar ideologi partainya yang mengusung nilai Ahlussunah Wal Jamaah.
"Banyak sekali. Rata-rata sudah membuat ijtihad sendiri. Yang paling penting tidak ke PKB dan PKS. Sudah banyak pindah ke partai lain. Sudah banyak tempat mereka untuk berlabuh. Ini berhubungan visi dan misi politik kebangsaan. Kami memperjuangkan Islam Ahlussunnah Waal Jamaah. Kalau PKB jelas kan? Apa perlu dijelaskan juga?" terang Yenny.
(lns)