Tidak transparan, setop dana parpol dari APBN
Selasa, 16 April 2013 - 15:47 WIB
Tidak transparan, setop dana parpol dari APBN
A
A
A
Sindonews.com - Partai Politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun jika tidak transparan sebaiknya dana tersebut dihentikan saja.
"Selama ini parpol dapat dana dari APBN, ketika dia tidak transparan, kita merekomendasikan untuk dana dari APBN dihentikan," ujar peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Putut Aryo Saputro, di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Menurutnya, dalam Undang-undang (UU) Parpol, harus harus ada sanksi yang lebih tegas jika parpol tidak transparan dalam pendanaan partai, khususnya dana dari APBN.
Dia mengungkapkan, Dari sembilan parpol di Senayan, hanya dua parpol yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sudah mempublikasi keuangan partai.
Putut berjanji akan terus mendorong supaya partai politik semakin transparan. "Kita akan mendorong, tahap awal mungkin bisa melalui website," katanya.
Dari hasil survei TII, dari sembilan parpol hanya lima parpol yang sangat kooperatif dan transparan terhadap survei pendanaan parpol TII, yaitu Partai Gerindra score-nya paling tinggi yakni 3,74, disusul PAN 3,64, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3,10, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2,41, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,31.
Pengumpulan data dalam survei yang dilakukan sejak Juni 2012 sampai April 2013 ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informasi kunci dari partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Informan utama adalah Bendahara Umum DPP parpol atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap data yang diberikan.
"Selama ini parpol dapat dana dari APBN, ketika dia tidak transparan, kita merekomendasikan untuk dana dari APBN dihentikan," ujar peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Putut Aryo Saputro, di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Menurutnya, dalam Undang-undang (UU) Parpol, harus harus ada sanksi yang lebih tegas jika parpol tidak transparan dalam pendanaan partai, khususnya dana dari APBN.
Dia mengungkapkan, Dari sembilan parpol di Senayan, hanya dua parpol yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sudah mempublikasi keuangan partai.
Putut berjanji akan terus mendorong supaya partai politik semakin transparan. "Kita akan mendorong, tahap awal mungkin bisa melalui website," katanya.
Dari hasil survei TII, dari sembilan parpol hanya lima parpol yang sangat kooperatif dan transparan terhadap survei pendanaan parpol TII, yaitu Partai Gerindra score-nya paling tinggi yakni 3,74, disusul PAN 3,64, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3,10, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2,41, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,31.
Pengumpulan data dalam survei yang dilakukan sejak Juni 2012 sampai April 2013 ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informasi kunci dari partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Informan utama adalah Bendahara Umum DPP parpol atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap data yang diberikan.
(maf)
