Bangun sistem IT, KPU gaet BPPT & Kemenkominfo
Senin, 15 April 2013 - 15:44 WIB
Bangun sistem IT, KPU gaet BPPT & Kemenkominfo
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim menyampaikan, dalam membangun informasi teknologi (IT), KPU mengadakan beberapa kerjasama dengan istansi terkait.
Intansi terkait itu antara lain Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu dilakukan KPU agar bisa mensukseskan kegiatan tersebut.
"Kita lakukan audit atas server yang kita punyai dari BPPT dan Kominfo masuk dalam tim kelompok kerja pembangunan IT. Di dalamnya proses penilaian apakah hardware, aplikasi yang kita punyai sudah tersedia apa belum," kata Arif usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013).
Menurutnya, kerjasama tersebut sebagai cara untuk mengamankan data yang akan diolah oleh KPU. Selain itu, KPU tidak menutup kemungkinan akan menambah jaringan IT tersebut.
"Kemungkinan pasti ada penambahan, terutama untuk mem-backup seluruh data kita lebih aman. Kalau ada kejadian kita punya pengamanan. Kita dapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang untuk mendampingi kami," ucapnya.
"Di sana ada direktorat pengamanan teknologi informasi nanti melakukan audit KPU benar-benar aman," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPU serius untuk membangun IT yang bebas dari peretas (hacker), bahkan anggaran yang mereka siapkan tak main-main, yakni senilai Rp40 miliar.
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan, sistem IT tersebut nantinya akan dibangun untuk tingkat pusat hingga daerah. Hal itu meliputi sistem informasi pemilih (Sidalih), sistem pencalonan, dan sebagainya.
"Salah satu pengadaannya menyiapkan IT tahapan Pemilu mulai sidalih, sistem pencalonan. Seluruh IT sekitar Rp40 miliar. Seluruh IT untuk tingkat KPU Pusat, kabupaten atau kota," kata Arif.
Intansi terkait itu antara lain Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu dilakukan KPU agar bisa mensukseskan kegiatan tersebut.
"Kita lakukan audit atas server yang kita punyai dari BPPT dan Kominfo masuk dalam tim kelompok kerja pembangunan IT. Di dalamnya proses penilaian apakah hardware, aplikasi yang kita punyai sudah tersedia apa belum," kata Arif usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013).
Menurutnya, kerjasama tersebut sebagai cara untuk mengamankan data yang akan diolah oleh KPU. Selain itu, KPU tidak menutup kemungkinan akan menambah jaringan IT tersebut.
"Kemungkinan pasti ada penambahan, terutama untuk mem-backup seluruh data kita lebih aman. Kalau ada kejadian kita punya pengamanan. Kita dapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang untuk mendampingi kami," ucapnya.
"Di sana ada direktorat pengamanan teknologi informasi nanti melakukan audit KPU benar-benar aman," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPU serius untuk membangun IT yang bebas dari peretas (hacker), bahkan anggaran yang mereka siapkan tak main-main, yakni senilai Rp40 miliar.
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan, sistem IT tersebut nantinya akan dibangun untuk tingkat pusat hingga daerah. Hal itu meliputi sistem informasi pemilih (Sidalih), sistem pencalonan, dan sebagainya.
"Salah satu pengadaannya menyiapkan IT tahapan Pemilu mulai sidalih, sistem pencalonan. Seluruh IT sekitar Rp40 miliar. Seluruh IT untuk tingkat KPU Pusat, kabupaten atau kota," kata Arif.
(maf)
