39 instansi akan lelang jabatan
39 instansi akan lelang jabatan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 39 instansi pusat dan daerah akan mengikuti jejak Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dengan melakukan lelang jabatan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasojo mengatakan, memang sampai saat ini sudah ada 39 instansi yang melapor ke kementerian untuk melakukan promosi jabatan secara terbuka.
Dia menjelaskan, lelang jabatan berguna untuk menghapus praktek politisasi birokrasi yang selama ini marak terjadi di daerah.
Dia menyatakan, posisi paling rawan sehingga jabatannya harus dilelang ialah pada pejabat eselon II di kabupaten kota dan eselon satu di provinsi. Dia menyebutkan eselon satu dan dua merupakan kunci terpenting dalam birokrasi.
"Dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) keduanya akan disebut dengan jabatan pimpinan tertinggi. Keduanya juga akan menjadi agen perubahan yang bebas dari kepentingan politik parsial," kata Eko di Diskusi Publik Politisasi Birokrasi, di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Kamis (11/4/2013).
Namun, lelang jabatan ini juga akan berlaku di setiap eselon di tingkat pemerintah pusat dan juga bagi pegawai eselon tiga ke bawah. Promosi terbuka ini berguna untuk menjaring pegawai yang berkualitas dan cocok pada bidang jabatan fungsional. “Lelang jabatan merupakan pengungkit di reformasi birokrasi,” ucapnya.
Guru Besar Fisip UI ini menyatakan, promosi jabatan eselon satu dan dua semestinya dilakukan secara transparan, akuntabel, objektif dan adil. Sehingga pejabat di level ini dapat berpindah dari pemerintah daerah satu dan yang lain dengan mudah.
"Dapat juga berpindah dari instansi pusat ke daerah atau sebaliknya. Cara ini merupakan gagasan terbaru untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan di tanah air. Lelang jabatan merupakan pendekatan sistem, sehingga karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) lebih terjamin," pungkasnya.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasojo mengatakan, memang sampai saat ini sudah ada 39 instansi yang melapor ke kementerian untuk melakukan promosi jabatan secara terbuka.
Dia menjelaskan, lelang jabatan berguna untuk menghapus praktek politisasi birokrasi yang selama ini marak terjadi di daerah.
Dia menyatakan, posisi paling rawan sehingga jabatannya harus dilelang ialah pada pejabat eselon II di kabupaten kota dan eselon satu di provinsi. Dia menyebutkan eselon satu dan dua merupakan kunci terpenting dalam birokrasi.
"Dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) keduanya akan disebut dengan jabatan pimpinan tertinggi. Keduanya juga akan menjadi agen perubahan yang bebas dari kepentingan politik parsial," kata Eko di Diskusi Publik Politisasi Birokrasi, di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Kamis (11/4/2013).
Namun, lelang jabatan ini juga akan berlaku di setiap eselon di tingkat pemerintah pusat dan juga bagi pegawai eselon tiga ke bawah. Promosi terbuka ini berguna untuk menjaring pegawai yang berkualitas dan cocok pada bidang jabatan fungsional. “Lelang jabatan merupakan pengungkit di reformasi birokrasi,” ucapnya.
Guru Besar Fisip UI ini menyatakan, promosi jabatan eselon satu dan dua semestinya dilakukan secara transparan, akuntabel, objektif dan adil. Sehingga pejabat di level ini dapat berpindah dari pemerintah daerah satu dan yang lain dengan mudah.
"Dapat juga berpindah dari instansi pusat ke daerah atau sebaliknya. Cara ini merupakan gagasan terbaru untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan di tanah air. Lelang jabatan merupakan pendekatan sistem, sehingga karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) lebih terjamin," pungkasnya.
(maf)
Explore More