A.M Fatwa: Rangkap jabatan SBY & Megawati berbeda
Selasa, 09 April 2013 - 19:47 WIB
A.M Fatwa: Rangkap jabatan SBY & Megawati berbeda
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Andi Mapetahang (A.M) Fatwa menilai, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbeda dengan Megawati Soekarnoputri ketika itu.
Dia menjelaskan, ketika itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak dalam masalah seperti Partai Demokrat sekarang.
"Memang dulu Megawati pernah merangkap jadi presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi, situasinya pada saat itu berbeda dengan sekarang ini. Waktu itu partai yang dipimpin oleh Megawati, PDI Perjuangan tidak dalam sorotan seperti partai-nya SBY sekarang ini, Partai Demokrat," kata Fatwa di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2013).
Kendati demikian, menurut dia, apa yang dilakukan SBY juga masih dalam tingkat kewajaran. Karena, partai yang didirikannya itu sedang menghadapi masalah yang cukup kritis menjelang Pemilu 2014 ini. "Ya itu memang kita maklumi karena segi keterpaksaan secara internal," kata anggota DPD dari Jakarta itu.
Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, SBY dan partainya harus siap menerima kritikan serta pandangan negatif dari kalangan masyarakat. Karena, hal itu wajar dilakukan di dunia yang nyata.
"Karena Partai Demokrat ini kan tidak hidup di dunia hampa. Dia (SBY) akan dinilai secara bebas oleh masyarakat, apalagi yang merangkap jabatan itu adalah seorang presiden atau kepala negara. Dimana setiap kepala negara Indonesia punya hak untuk dilayani oleh presiden," tuturnya.
Sekadar diketahui, selain menjabat sebagai Presiden, SBY juga menjabar sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.
Dia menjelaskan, ketika itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak dalam masalah seperti Partai Demokrat sekarang.
"Memang dulu Megawati pernah merangkap jadi presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi, situasinya pada saat itu berbeda dengan sekarang ini. Waktu itu partai yang dipimpin oleh Megawati, PDI Perjuangan tidak dalam sorotan seperti partai-nya SBY sekarang ini, Partai Demokrat," kata Fatwa di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2013).
Kendati demikian, menurut dia, apa yang dilakukan SBY juga masih dalam tingkat kewajaran. Karena, partai yang didirikannya itu sedang menghadapi masalah yang cukup kritis menjelang Pemilu 2014 ini. "Ya itu memang kita maklumi karena segi keterpaksaan secara internal," kata anggota DPD dari Jakarta itu.
Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, SBY dan partainya harus siap menerima kritikan serta pandangan negatif dari kalangan masyarakat. Karena, hal itu wajar dilakukan di dunia yang nyata.
"Karena Partai Demokrat ini kan tidak hidup di dunia hampa. Dia (SBY) akan dinilai secara bebas oleh masyarakat, apalagi yang merangkap jabatan itu adalah seorang presiden atau kepala negara. Dimana setiap kepala negara Indonesia punya hak untuk dilayani oleh presiden," tuturnya.
Sekadar diketahui, selain menjabat sebagai Presiden, SBY juga menjabar sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.
(mhd)
