KPK dinilai lamban berantas korupsi di lingkaran penguasa
KPK dinilai lamban berantas korupsi di lingkaran penguasa
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk berlaku adil, meski sedang menghadapi penguasa negeri ini. Jangan sampai hukum itu pilih kasih.
"Iya, saya menilainya KPK ini sedang menghadapi penguasa. Seharusnya adil dan sama di mata hukum," kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamir saat dihubungi Sindonews, Senin (4/3/2013).
Maka itu dia menilai, kinerja lembaga antikorupsi sudah mulai lembek ketika menyentuh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. "Terkesan lamban, karena menyeret nama-nama yang ada di lingkaran kekuasaan. Jadi KPK lamban," katanya.
Padahal, lanjut Nasir, Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap kali meminta KPK melaksanakan tugasnya sebagai pemberantas korupsi yang independen. "Harapan SBY KPK jangan pandang bulu," ucapnya.
Menurutnya, kalau KPK tebang pilih menuntaskan kasus korupsi, lebih baik lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu berubah nama saja. "Jangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi 'Komisi Politisasi Korupsi'," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, KPK begitu cepat menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus impor daging. Sedangkan, saat nama-nama pihak Istana dan Cikeas disebut dalam kasus korupsi sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terkesan lamban untuk mengusutnya.
"Iya, saya menilainya KPK ini sedang menghadapi penguasa. Seharusnya adil dan sama di mata hukum," kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamir saat dihubungi Sindonews, Senin (4/3/2013).
Maka itu dia menilai, kinerja lembaga antikorupsi sudah mulai lembek ketika menyentuh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. "Terkesan lamban, karena menyeret nama-nama yang ada di lingkaran kekuasaan. Jadi KPK lamban," katanya.
Padahal, lanjut Nasir, Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap kali meminta KPK melaksanakan tugasnya sebagai pemberantas korupsi yang independen. "Harapan SBY KPK jangan pandang bulu," ucapnya.
Menurutnya, kalau KPK tebang pilih menuntaskan kasus korupsi, lebih baik lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu berubah nama saja. "Jangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi 'Komisi Politisasi Korupsi'," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, KPK begitu cepat menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus impor daging. Sedangkan, saat nama-nama pihak Istana dan Cikeas disebut dalam kasus korupsi sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terkesan lamban untuk mengusutnya.
(mhd)
Explore More