ICW setorkan nama terindikasi penyeleweng anggaran kurikulum 2013
Senin, 08 April 2013 - 16:18 WIB
ICW setorkan nama terindikasi penyeleweng anggaran kurikulum 2013
A
A
A
Sindonews.com - Koalisi Tolak Kurikulum 2013 bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sejumlah nama terindikasi terlibat menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menjelaskan, pelaporan nama-nama itu berdasarkan keinginan ICW untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.
"Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama pejabat dan nomor telepon pihak yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 pada KPK," jelas Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
"Data ini terkait dengan tindaklanjut dan komitmen ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 terhadap KPK untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun."
Dia mengatakan, langkah ini merupakan kelanjutan pertemuan antara ICW dengan pimpinan KPK beberapa waktu lalu mengenai pembahasan anggaran kurikulum 2013 antara Kemendikbud dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Koalisi Tolak Kurikulum 2013 akan memberikan semua data dan informasi terkait dengan potensi penyelewengan dalam perencanaan dan pembahasan belanja anggaran kurikulum 2013 di DPR. Sementara KPK akan menindaklanjuti masukan data dan informasi tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya menerangkan, pemerintah dan DPR sedang membahas anggaran kurikulum 2013. Pembahasan ini memasuki tahap pengambilan keputusan pada Selasa (9/4/2013) apakah DPR menyetujui atau tidak perubahan anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah.
"Tahapan ini sangat kritis dan membuka transaksi “dagang sapi”, mengingat pemerintah dalam posisi lemah karena dikejar tenggat waktu penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang," tuntasnya.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menjelaskan, pelaporan nama-nama itu berdasarkan keinginan ICW untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.
"Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama pejabat dan nomor telepon pihak yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 pada KPK," jelas Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
"Data ini terkait dengan tindaklanjut dan komitmen ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 terhadap KPK untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun."
Dia mengatakan, langkah ini merupakan kelanjutan pertemuan antara ICW dengan pimpinan KPK beberapa waktu lalu mengenai pembahasan anggaran kurikulum 2013 antara Kemendikbud dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Koalisi Tolak Kurikulum 2013 akan memberikan semua data dan informasi terkait dengan potensi penyelewengan dalam perencanaan dan pembahasan belanja anggaran kurikulum 2013 di DPR. Sementara KPK akan menindaklanjuti masukan data dan informasi tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya menerangkan, pemerintah dan DPR sedang membahas anggaran kurikulum 2013. Pembahasan ini memasuki tahap pengambilan keputusan pada Selasa (9/4/2013) apakah DPR menyetujui atau tidak perubahan anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah.
"Tahapan ini sangat kritis dan membuka transaksi “dagang sapi”, mengingat pemerintah dalam posisi lemah karena dikejar tenggat waktu penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang," tuntasnya.
(kri)
