Pengadilan Militer dituntut bekerja jujur, adil & transparan
Sabtu, 06 April 2013 - 12:07 WIB
Pengadilan Militer dituntut bekerja jujur, adil & transparan
A
A
A
Sindonews.com - Pengadilan Mahkamah Militer diharapkan bisa bekerja secara jujur, adil dan transparan dalam memberikan hukuman bagi oknum Kopassus penyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Menurut Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti jika Pengadilan Militer dapat bekerja objektif maka masyarakat tidak perlu khawatir terkait hukuman yang diterima pelaku penyerangan itu. Jika memang pengadilan militer bersikap adil maka diyakini hukuman yang diterima oleh tersangka akan lebih berat ketimbang diadili di peradilan umum.
"Menurut saya jika mahkamah militer benar-benar dijalankan secara jujur, adil dan transparan itu akan lebih adil dari pengadilan biasa. Itu bisa satu setengah lebih tinggi," kata Ikrar dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertamakan "Kecolongan di Cebongan" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/4/2013).
Lebih lanjut, kata dia, tak ada alasan bagi Pengadilan Militer untuk menutupi jalannya persidangan bagi 11 oknum Kopassus itu. Dirinya berpendapat, bahwa penyerangan di LP Cebongan sudah tidak dapat ditutup-tutupi dalam penyelesaiannya.
"Kejadian sekarang sangat kasat mata sehingga sulit Pengadilan Militer untuk menutupi sehingga harus terbuka agar jauh lebih baik dari pengadilan biasa," tuntasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso.
"Bahwa secara kesatria dan dilandasi kejujuran serta tanggung jawab, serangan LP Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 pukul 00.15 WIB diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI AD, dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan," kata Unggul beberapa waktu lalu.
Menurut Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti jika Pengadilan Militer dapat bekerja objektif maka masyarakat tidak perlu khawatir terkait hukuman yang diterima pelaku penyerangan itu. Jika memang pengadilan militer bersikap adil maka diyakini hukuman yang diterima oleh tersangka akan lebih berat ketimbang diadili di peradilan umum.
"Menurut saya jika mahkamah militer benar-benar dijalankan secara jujur, adil dan transparan itu akan lebih adil dari pengadilan biasa. Itu bisa satu setengah lebih tinggi," kata Ikrar dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertamakan "Kecolongan di Cebongan" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/4/2013).
Lebih lanjut, kata dia, tak ada alasan bagi Pengadilan Militer untuk menutupi jalannya persidangan bagi 11 oknum Kopassus itu. Dirinya berpendapat, bahwa penyerangan di LP Cebongan sudah tidak dapat ditutup-tutupi dalam penyelesaiannya.
"Kejadian sekarang sangat kasat mata sehingga sulit Pengadilan Militer untuk menutupi sehingga harus terbuka agar jauh lebih baik dari pengadilan biasa," tuntasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso.
"Bahwa secara kesatria dan dilandasi kejujuran serta tanggung jawab, serangan LP Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 pukul 00.15 WIB diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI AD, dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan," kata Unggul beberapa waktu lalu.
(kri)
