TB Hasanuddin: Hukum harus tetap ditegakkan
Sabtu, 06 April 2013 - 07:30 WIB
TB Hasanuddin: Hukum harus tetap ditegakkan
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Sekretaris Militer (Sesmil), Mayjen Purnawirawan TB Hasanuddin mengapresiasi tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhi Wibowo terkait mengungkap oknum Kopassus di balik peristiwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan.
Kendati demikian, pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, hukum harus tetap ditegakkan. Maka itu, kata dia, untuk mengungkap kasus Cebongan itu harus transparan, karena itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
"Dizaman orba (Orde Baru) itu sangat tidak mungkin. Hukum harus tetap ditegakan, kalau nanti dibawa ke pengadilan militer, perlu keterbukaan dalam pelaksanaannya agar publik mengetahui sejauh mana pengadilan militer bisa diakses media dan rakyat," katanya dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2013).
Menurut dia, dilingkungan TNI juga perlu dilakukan investigasi mengapa sekian pucuk senjata bisa keluar gudang tanpa sepengetahuan perwiranya. Kemudian, siapa kordinator penyerangan itu padahal pelaku tersebar tempat tinggalnya.
"Dalam hal perlindungan terhadap korban yang berstatus tersangka Polri juga harus melakukan investigasi, mengapa korban semula ditempatkan di Polres lalu dikirim ke Polda dan kemudian diasingkan ke LP?" tukas politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dalam kasus pembunuhan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman yang dilakukan sejumlah oknum Kopassus.
"Tentu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," ujar SBY usai sholat Jumat di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).
Dia pun berharap agar semua pihak bisa mendukung proses penegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta korps baret merah belajar dari kesalahan.
"Dan kemudian petiklah pelajaran dari padanya, dengan demikian Insya Allah kehidupan kita makin tertib dan makin teratur," tuturnya.
Kendati demikian, pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, hukum harus tetap ditegakkan. Maka itu, kata dia, untuk mengungkap kasus Cebongan itu harus transparan, karena itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
"Dizaman orba (Orde Baru) itu sangat tidak mungkin. Hukum harus tetap ditegakan, kalau nanti dibawa ke pengadilan militer, perlu keterbukaan dalam pelaksanaannya agar publik mengetahui sejauh mana pengadilan militer bisa diakses media dan rakyat," katanya dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2013).
Menurut dia, dilingkungan TNI juga perlu dilakukan investigasi mengapa sekian pucuk senjata bisa keluar gudang tanpa sepengetahuan perwiranya. Kemudian, siapa kordinator penyerangan itu padahal pelaku tersebar tempat tinggalnya.
"Dalam hal perlindungan terhadap korban yang berstatus tersangka Polri juga harus melakukan investigasi, mengapa korban semula ditempatkan di Polres lalu dikirim ke Polda dan kemudian diasingkan ke LP?" tukas politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dalam kasus pembunuhan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman yang dilakukan sejumlah oknum Kopassus.
"Tentu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," ujar SBY usai sholat Jumat di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).
Dia pun berharap agar semua pihak bisa mendukung proses penegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta korps baret merah belajar dari kesalahan.
"Dan kemudian petiklah pelajaran dari padanya, dengan demikian Insya Allah kehidupan kita makin tertib dan makin teratur," tuturnya.
(mhd)
