Pemerintah bangun 33 pusat pelayanan kerja

Sindonews.com - Pusat pelayanan kerja percontohan akan dibangun di 33 provinsi. Pelayanan ini akan membantu menyerap pengangguran yang saat ini mencapai 7,6 juta orang.

Menurut Direktur Pengembangan Pasar Kerja Ditjen Binapenta Kemenakertrans Budi Hartawan, 33 pusat itu akan dibangun di Aceh, Langkat, Padang, Pekanbaru, Jambi, Muara Enim, Kaum, Lampung Selatan.

Kemudian di Bangka, Batam, Jakarta Selatan, Bogor, Pati, Sleman, Cilegon, Pasuruan, Tabanan, Lombok Tengah. Selanjutnya akan dibangun di Kupang, Pontianak, Tanah Laut, Kapuas, Samarinda, Mamuju, Gowa, Donggala, Kendari, Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, dan Sorong.

Budi melanjutkan, pilot project pusat pelayanan ini akan mempercepat penyerapan tenaga kerja di ke 33 daerah tersebut. Pasalnya, tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia sangat rendah sekali.

Dia menyebutkan, berdasarkan data 2012 ada 5.213.473 pencari kerja. Sementara lowongan kerja yang tersedia ada 1.736.818 unit. Namun yang berhasil diserap hanya 360.947 orang.

"Bahkan mungkin lebih banyak lagi karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan," katanya saat mengunjungi Kantor Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan, Jumat (5/4/2013).

Budi mengatakan, pusat pelayanan percontohannya ini akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya perekrutan calon pegawai yang cukup besar. Sementara calon pekerja juga tidak perlu datang ke perusahaan-perusahaan atau mencari iklan lowongan yang menyita waktu dan tenaga. Budi menjelaskan, setiap pencari kerja yang datang ke pusat pelayanan akan didata oleh operator.

Selanjutnya data tersebut akan diantar pengantar kerja ke perusahaan yang sesuai kriteria. Dia menjelaskan, minimal dalam waktu enam bulan para pencari kerja akan mendapat panggilan.

Budi menyatakan, data yang masuk dari pusat pelayanan di daerah akan terhubung secara online 24 jam yang terinfokan ke seluruh Indonesia. Dia mengungkapkan, dibangunnya pusat percontohan ini karena tidak semua kepala daerah memberikan perhatian untuk membangun pusat pelayanan kerja.

Ini juga merupakan cambuk bagi pemerintah daerah karena pelayanan penempatan tenaga kerja masuk dalam pilar utama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disahkan wakil presiden. "Contohnya di Semarang. Mereka menurunkan anggaran sampai Rp2 miliar untuk membangun sarana prasarana," terangnya.

Dia menjelaskan, selain itu juga ada tujuh pusat pelayanan kerja yang akan disertifikasi ISO. Ketujuhnya berada di Bogor, Pati, Makassar, Samarinda, Langkat, Jogjakarta dan Pasuruan.

Dengan anggaran yang dimiliki Rp50 miliar maka untuk satu lembaga akan diberikan Rp150 juta untuk pelatihan meraih ISO. Kemenakertrans akan memilih pusat pelayanan yang akan diISOkan yakni sudah ada pengantar kerja, operator, ada bursa kerja online dan anggaran. ISO ini ditargetkan diraih dalam kurun waktu dua tahun.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) kabupaten Pasuruan Imam Istijab menambahkan, jumlah tenaga kerja di Pasuruan dengan usia antara 15-59 tahun mencapai 1.035.546 jiwa.

Sementara angkatan kerjanya mencapai 890.652 jiwa dengan jumlah yang sudah bekerja mencapai 39.335 jiwa dan pengangguran mencapai 851.317 jiwa. Kebanyakan pendidikan terakhir angkatan kerja ialah SMA sebanyak 3.482 jiwa.