DCS diundur, DPD partai kurang siap

Selasa, 02 April 2013 - 17:02 WIB
DCS diundur, DPD partai...
DCS diundur, DPD partai kurang siap
A A A
Sindonews.com - Mundurnya jadwal pencalonan legislatif menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan partai politik (parpol). Mulai dari kecurigaan adanya intervensi dari partai penguasa.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, mundurnya jadwal pencalonan legislatif itu dikarenakan kesiapan parpol yang berada di setiap daerah masih kurang.

"Kalau penduduk daerahnya ada satu juta, dukungan tiap daerahnya harus ada 1.000 dukungan. Kalau penduduknya 1-5 juta dukungannya harus 2.000. 5-10 juta 3.000 dukungan 10-15 juta 4.000 dukungan, lebih dari 15 juta dukungannya harus 5.000," ujarnya di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2014).

Pada kesempatan itu dia mengatakan, untuk mengumpulkan data vdan dukungan bagi pada DPD merupakan kerja keras yang harus ditempuh. Maka itu, jadwal pencalegan yang semula dari tanggal 9-15 April 2013 diubah menjadi tanggal 9-22 April 2013.

Dia menambahkan, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) di beberapa wilayah juga belum ada budgeting dananya. "Budgetnya belum turun" ujar Hadar.

Tidak dapat dimungkiri, pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih harus ada budgetnya dan KPU tidak bisa melakukan apa-apa jika budgetnya tidak turun dari atas kata Hadar.
(mhd)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
Infografis
10 Negara dengan Pria...
10 Negara dengan Pria Tertampan di Dunia, Siap Bikin Jatuh Hati!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved