Ini konsep cegah politik uang
Sabtu, 30 Maret 2013 - 19:04 WIB
Ini konsep cegah politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) Ali Masykur Musa, menawarkan konsep kembali mencoblos gambar dalam pemilu mendatang.
Hal itu untuk mencegah kian tak terbendungnya politik uang dalam setiap pesta demokrasi.
"Kami akui politik uang dalam era paska reformasi ini cukup merajalela dan tidak bisa terbendung. Ini merusak sendi demokrasi. Karenanya harus dilakukan perubahan sistem politik, kembali mencoblos gambar dan nomor urut parpol," ujarnya saat bersikaturahmi ke kediaman pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Sabtu (30/3/2013).
Menurutnya, dengan mencoblos gambar dan nomor urut maka pemilih dan yang dipilih tidak punya kesempatan untuk menjalin politik transaksional. Namun, pemilih bisa benar-benar memilih parpol yang memperjuang rakyat dan semata-mata bukan kepentingan pribadi.
"Misalnya bagi pemilih NU. Warga NU bisa memilih mana partai-partai yang masih memperjuangkan Ahlussunah Waljamaah dan berpihak pada rakyat kecil," katanya memberi contoh.
Tidak hanya di Pemilu Legislatif (Pileg), namun Ali Masykur Musa juga menegaskan bila konsep pemilihan kepala daerah hingga pemilihan gubernur juga harus dikembalikan ke DPRD lagi. Dengan pola tersebut, adik mantan Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Musa itu optimis, politik uang dapat diminimalisir.
Namun, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu menyadari, bila konsep itu bakal mendapat perlawanan dari parpol-parpol yang saat ini menjadi peserta pemilu. Karena hampir semua parpol masih menyukai pola politik proporsional seperti yang dianut saat ini.
"Tetapi kami mempunyai keyakinan, bila dalam setiap era politik itu ada waktunya. Ya kami perkirakan antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan era reformasi ini kami perkirakan berubah saat pemili 2019," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PP ISNU itu juga mengungkapkan program yang digarap bersama Machfud MD selaku Ketua Dewan Kehormatan yaitu silaturahmi ke kiai-kiai NU se-Indonesia. Selain menguatkan tradisi NU, juga bertujuan merajut atau menyambung 'tulang-tulang' yang tercecer. Mengingat kekuatan NU cukup besar dan mempunayi banyak faksi.
"Siapa saja warga NU bebas berpolitik. Namun, bila sudah duduk di legislatif, mereka harus dipertemkan dalam wadah NU. Sehingga mereka dapat mengutamakan kepenting umat NU," katanya menawarkan ide.
Disinggung tentang kegiatan silaturahmi yang digalang PP ISNU merupakan bagian juga sosialisasi Machfud MD untuk pencalonan presiden 2015, Ali Masykur Musa hanya tersenyum. Dia menyebutkan, bila silaturahmi yang digalang merupakan kegiatan tanpa tendensi politik.
"Bahwa ISNU mendorong kader NU mencapres iya. Tetapi silaturahmi yang kami lakukan murni karena mengiatkan tradisi NU," ujarnya politis.
Hal itu untuk mencegah kian tak terbendungnya politik uang dalam setiap pesta demokrasi.
"Kami akui politik uang dalam era paska reformasi ini cukup merajalela dan tidak bisa terbendung. Ini merusak sendi demokrasi. Karenanya harus dilakukan perubahan sistem politik, kembali mencoblos gambar dan nomor urut parpol," ujarnya saat bersikaturahmi ke kediaman pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Sabtu (30/3/2013).
Menurutnya, dengan mencoblos gambar dan nomor urut maka pemilih dan yang dipilih tidak punya kesempatan untuk menjalin politik transaksional. Namun, pemilih bisa benar-benar memilih parpol yang memperjuang rakyat dan semata-mata bukan kepentingan pribadi.
"Misalnya bagi pemilih NU. Warga NU bisa memilih mana partai-partai yang masih memperjuangkan Ahlussunah Waljamaah dan berpihak pada rakyat kecil," katanya memberi contoh.
Tidak hanya di Pemilu Legislatif (Pileg), namun Ali Masykur Musa juga menegaskan bila konsep pemilihan kepala daerah hingga pemilihan gubernur juga harus dikembalikan ke DPRD lagi. Dengan pola tersebut, adik mantan Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Musa itu optimis, politik uang dapat diminimalisir.
Namun, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu menyadari, bila konsep itu bakal mendapat perlawanan dari parpol-parpol yang saat ini menjadi peserta pemilu. Karena hampir semua parpol masih menyukai pola politik proporsional seperti yang dianut saat ini.
"Tetapi kami mempunyai keyakinan, bila dalam setiap era politik itu ada waktunya. Ya kami perkirakan antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan era reformasi ini kami perkirakan berubah saat pemili 2019," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PP ISNU itu juga mengungkapkan program yang digarap bersama Machfud MD selaku Ketua Dewan Kehormatan yaitu silaturahmi ke kiai-kiai NU se-Indonesia. Selain menguatkan tradisi NU, juga bertujuan merajut atau menyambung 'tulang-tulang' yang tercecer. Mengingat kekuatan NU cukup besar dan mempunayi banyak faksi.
"Siapa saja warga NU bebas berpolitik. Namun, bila sudah duduk di legislatif, mereka harus dipertemkan dalam wadah NU. Sehingga mereka dapat mengutamakan kepenting umat NU," katanya menawarkan ide.
Disinggung tentang kegiatan silaturahmi yang digalang PP ISNU merupakan bagian juga sosialisasi Machfud MD untuk pencalonan presiden 2015, Ali Masykur Musa hanya tersenyum. Dia menyebutkan, bila silaturahmi yang digalang merupakan kegiatan tanpa tendensi politik.
"Bahwa ISNU mendorong kader NU mencapres iya. Tetapi silaturahmi yang kami lakukan murni karena mengiatkan tradisi NU," ujarnya politis.
(maf)
