Ongkos politik mahal, dorong kepala daerah korupsi

Sindonews.com - Pengamat Politik Yudi Latief mengatakan, biaya politik untuk mengantarkan seseorang jadi kepala daerah atau anggota legislatif memang mahal. Sedangkan, gaji yang diperoleh tidak seimbang dengan pengeluaran mereka.

Ia mengambarkan misalnya untuk jadi gubernur, biaya yang dibutuhkan sekira Rp100 miliar. Uang sebanyak itu tentu didapatkan dari banyak pihak, termasuk berhutang. Tapi gaji selama 5 tahun memimpin sekira Rp10 miliar. Itu kemudian mendorong terjadinya korupsi.

"Maka untuk melunasi utang politik yang Rp90 miliar, bukan hanya dari APBD, tapi dari sumber daya lokal untuk menutupi utang politiknya," jelasnya dalam diskusi politik di Bandung, Jawa Barat, Senin (27/5/2013).

Yudi bahkan mengatakan, uang merupakan sesuatu yang penting dalam demokrasi. "Tapi uang juga yang membunuh demokrasi," tegasnya.

Sementara, Koordinator Kompak Fadjroel Rahman mengatakan, mencuatnya kasus korupsi ke publik memang menimbulkan citra negatif. Tapi di sisi lain, terbongkarnya kasus korupsi menunjukkan bagusnya kinerja aparat hukum.

"Terungkapnya korupsi memang hal buruk, tapi kita optimis, artinya keterbukaan sudah naik ke permukaan demokrasi," tandas Fadjroel.