Perempuan berhak berpolitik

Sindonews.com - Maraknya kasus korupsi yang juga menyeret sejumlah perempuan, bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berkiprah dalam dunia politik.

Perempuan berhak tampil di kancah politik, dengan syarat memiliki kualitas diri, pengetahuan dan moral yang tinggi.

Hal itu disampaikan Executive Director The Habibie Center Rahimah Abdulrahim saat ditemui seusai memberikan kuliah umum “Women as Leaders in a Complex Democratic Society” yang diselenggarakan oleh International Program for International Relations (IPIREL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Menurut wanita yang akrab disapa Ima ini, sejumlah perempuan yang tersangkut kasus dugaan korupsi bukan berarti akan memperbanyak kasus korupsi lagi. Atau, sedikitnya perempuan dalam dunia politik juga akan mengurangi korupsi.

“Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Hal paling penting bagi perempuan yang ingin masuk dalam kancah politik itu, kualitasnya. Pengetahuan yang berkualitas, juga moral baik yang berkualitas tinggi,” tegasnya Minggu (26/5/2013).

Itulah kenapa menurut Ima, masyarakat memerlukan orang-orang berkualitas dalam segi pengetahuan dan moralnya.

Baginya, orang yang masuk dalam politik harus diketahui terlebih dahulu motivasinya. Jika motivasinya hanya ingin kaya atau uang dollar saja, maka masyarakat wajib tidak memilihnya.

"Peran perempuan sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan juga bisa berperan dalam politik, bahkan juga bisa menjadi pemimpin," tukas Ima.

Namun menurutnya, yang perlu dicatat adalah masih minimnya kesadaran perempuan akan hal itu.

"Jadi intinya, kita harus selalu bersama-sama. Karena menjadi pemimpin atau berpolitik itu usaha sosial, yang dilakukan secara bersama-sama, bukan seorang diri,” katanya.

Ima juga menambahkan, reformasi pada sistem perekrutan anggota perempuan dalam partai politik, juga dibutuhkan. Hal tersebut karena selama ini, partai politik masih memfokuskan pada pemenuhan kuota saja.

“Seperti yang saya lihat, banyak partai yang hanya merekrut anggota perempuan untuk memenuhi kuota 30 persennya. Jumlah itu memang penting, tapi alangkah baiknya kalau yang 30 persen itu adalah orang-orang yang berkualitas, yang memahami isu dan dapat berkontribusi secara positif terhadap isu-isu tersebut, serta kebijakan-kebijakan yang diangkat,” pungkasnya.