5 alasan ketidakpuasan publik terhadap reformasi
Minggu, 26 Mei 2013 - 15:57 WIB
5 alasan ketidakpuasan publik terhadap reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Indonesia tidak lagi percaya terhadap pelaksanaan agenda reformasi. Ketidakpercayaan itu pun terbagi dari lima faktor.
Hal itulah yang dirilis dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menyikapi pelaksanaan reformasi Indonesia selama 15 tahun terakhir.
Pertama, maraknya kasus korupsi yang melanda politikus partai politik selama tiga tahun terakhir, menjadikan publik tidak pernah berhenti disuguhi parade praktik korupsi yang dilakukan para politikus.
“Akibatnya kepercayaan publik terhadap politikus semakin rendah, mayoritas publik tidak yakin bahwa para politikus bebas dari korupsi. Hanya 15,8 persen publik yang meyakini bahwa para politikus bebas dari korupsi, sedangkan 83,10 persen tidak meyakini politikus bebas dari korupsi,“ kata peneliti LSI Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Kedua, kerukunan dan toleransi yang pada orde baru terpelihara justru kini semakin memprihatinkan kemunduran. Konflik horizontal berbasis primordial masih sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
“Dalam setiap kasus ini negara seolah olah tidak hadir melindungi warga negaranya. Publik merasakan ironi jika dibandingkan dengan masa orde baru,“ ungkapnya.
Ke tiga, mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sulit. Publik menyatakan bahwa jalnnya reformasi saat ini belum mampu memenuhi salah satu tuntutan reformasi yaitu harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau luas.
Ke empat, reformasi dianggap gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Publik memandang Presiden SBY pada banyak kesempatan terlihat ragu dalam menegakkan konstitusi seperti dalam hal melindungi kelompok minoritas.
“Penilaian terhadap aspek kepemimpinan juga terlihat dari survei dimana 30,18 persen publik yang puas dengan kepemimpinan SBY,“ tukasnya.
Ke lima, kasus orang hilang menjelang reformasi diyakini publik tidak menyentuh aktor intelektualnya. Sebanyak 51,3 persen publik mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis pada tahun 1998 adalah salah satu tuntutan reformasi.
“Dari mereka yang mengetahui tersebut, sebanyak 55,7 persen menyatakan tuntutan pengusutan kasus penembakan dan penculikan aktifvis belum terpenuhi,“ pungkasnya.
Hal itulah yang dirilis dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menyikapi pelaksanaan reformasi Indonesia selama 15 tahun terakhir.
Pertama, maraknya kasus korupsi yang melanda politikus partai politik selama tiga tahun terakhir, menjadikan publik tidak pernah berhenti disuguhi parade praktik korupsi yang dilakukan para politikus.
“Akibatnya kepercayaan publik terhadap politikus semakin rendah, mayoritas publik tidak yakin bahwa para politikus bebas dari korupsi. Hanya 15,8 persen publik yang meyakini bahwa para politikus bebas dari korupsi, sedangkan 83,10 persen tidak meyakini politikus bebas dari korupsi,“ kata peneliti LSI Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Kedua, kerukunan dan toleransi yang pada orde baru terpelihara justru kini semakin memprihatinkan kemunduran. Konflik horizontal berbasis primordial masih sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
“Dalam setiap kasus ini negara seolah olah tidak hadir melindungi warga negaranya. Publik merasakan ironi jika dibandingkan dengan masa orde baru,“ ungkapnya.
Ke tiga, mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sulit. Publik menyatakan bahwa jalnnya reformasi saat ini belum mampu memenuhi salah satu tuntutan reformasi yaitu harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau luas.
Ke empat, reformasi dianggap gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Publik memandang Presiden SBY pada banyak kesempatan terlihat ragu dalam menegakkan konstitusi seperti dalam hal melindungi kelompok minoritas.
“Penilaian terhadap aspek kepemimpinan juga terlihat dari survei dimana 30,18 persen publik yang puas dengan kepemimpinan SBY,“ tukasnya.
Ke lima, kasus orang hilang menjelang reformasi diyakini publik tidak menyentuh aktor intelektualnya. Sebanyak 51,3 persen publik mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis pada tahun 1998 adalah salah satu tuntutan reformasi.
“Dari mereka yang mengetahui tersebut, sebanyak 55,7 persen menyatakan tuntutan pengusutan kasus penembakan dan penculikan aktifvis belum terpenuhi,“ pungkasnya.
(lal)
