Geger Kudeta Demokrat, Ini Deretan Konflik yang Pernah Landa Parpol Lain

JAKARTA - Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat menghebohkan jagad politik Tanah Air. Apalagi itu diungkapkan langsung sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui konferensi pers.

Dalam jumpa pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021 siang, AHY mengungkapkan gabungan pelaku gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu terdiri dari lima orang.

Lima orang itu, kata AHY, seorang kader aktif, seorang kader yang selama enam tahun ini tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat lantaran menjalani hukuman korupsi. Kemudian, seorang kader yang keluar tiga tahun lalu, serta seorang non-kader yang pejabat tinggi pemerintahan.

Prahara Partai Demokrat itu bukanlah yang pertama kali. Jauh sebelumnya, hubungan antara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjadi Presiden RI sekaligus ketua dewan pembina partai berlambang mercy itu pernah memanas.

Penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek Hambalang saat itu dijadikan senjata ampuh untuk menggulingkan mantan Ketua Umum PB HMI itu dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Nah, masalah internal partai politik itu bukan hanya dialami Partai Demokrat. Sejumlah partai politik lainnya juga pernah mengalami dengan berbagai macam kasus. Partai Golkar misalnya, pernah mengalami dualisme kepemimpinan, yakni Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono.

Ical menjadi ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (Munas) di Bali pada tahun 2014, sedangkan Agung Laksono menjadi ketua umum hasil Munas tandingan yang digelar di Ancol, Jakarta. Jalur hukum pun ditempuh. Namun, dualisme itu berakhir dengan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali, Mei 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umumnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Yakni, kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz dengan Romahurmuziy (Romi) yang berseteru saat itu. Jalur hukum juga ditempuh mereka. Menariknya, dua kubu di internal Partai Golkar dan PPP itu memiliki pilihan politik yang berbeda-beda saat itu.

Ical misalnya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), sedangkan Agung Laksono mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sementara di PPP, Suryadharma Ali atau Djan Faridz mendukung Prabowo di Pilpres 2014, sedang Romi mendukung Jokowi.

Selain Golkar dan PPP, Partai Hanura juga pernah mengalami dualisme. Kubu Oesman Sapta Odang (Oso) dan kubu Wiranto atau Marsekal Madya (Purn) Daryatmo. Kemudian, prahara juga menimpa Partai Berkarya, antara kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan Muchdi PR.

Kubu Tommy menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 11 Juli 2020 yang menetapkan Muchdi PR sebagai ketua umum.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah dilanda konflik internal. Kondisi itu terlihat nyata dalam aksi "lempar kursi" saat Kongres V PAN di Sulawesi Tenggara, Februari 2020. Dalam kongres tersebut, PAN terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Zulkifli Hasan dan kubu Mulfachri Harahap-Hanafi Rais yang didukung oleh sang pendiri PAN Amien Rais.

Setelah melalui proses yang cukup dramatis, Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi ketua umum. Kubu Amien Rais pun terpental. Puncaknya, Amien Rais dan Hanafi Rais mundur dari PAN. Meninggalkan PAN, Amien Rais mendirikan Partai Ummat yang didalamnya juga beranggotakan mantan kader PAN.