Geger Kudeta Demokrat, Ini Deretan Konflik yang Pernah Landa Parpol Lain
Minggu, 07 Februari 2021 - 08:42 WIB
loading...
Tidak sedikit partai politik di Indonesia yang dilanda konflik, bahkan berujung perpecahan dan dualisme kepemimpinan. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat menghebohkan jagad politik Tanah Air. Apalagi itu diungkapkan langsung sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui konferensi pers.
Dalam jumpa pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021 siang, AHY mengungkapkan gabungan pelaku gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu terdiri dari lima orang.
Lima orang itu, kata AHY, seorang kader aktif, seorang kader yang selama enam tahun ini tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat lantaran menjalani hukuman korupsi. Kemudian, seorang kader yang keluar tiga tahun lalu, serta seorang non-kader yang pejabat tinggi pemerintahan.
Prahara Partai Demokrat itu bukanlah yang pertama kali. Jauh sebelumnya, hubungan antara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjadi Presiden RI sekaligus ketua dewan pembina partai berlambang mercy itu pernah memanas.Baca juga: Geger Kudeta Partai, Kader dan Simpatisan Demokrat Cirebon Solid Dukung AHY
Penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek Hambalang saat itu dijadikan senjata ampuh untuk menggulingkan mantan Ketua Umum PB HMI itu dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Nah, masalah internal partai politik itu bukan hanya dialami Partai Demokrat. Sejumlah partai politik lainnya juga pernah mengalami dengan berbagai macam kasus. Partai Golkar misalnya, pernah mengalami dualisme kepemimpinan, yakni Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono.
Ical menjadi ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (Munas) di Bali pada tahun 2014, sedangkan Agung Laksono menjadi ketua umum hasil Munas tandingan yang digelar di Ancol, Jakarta. Jalur hukum pun ditempuh. Namun, dualisme itu berakhir dengan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali, Mei 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umumnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Yakni, kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz dengan Romahurmuziy (Romi) yang berseteru saat itu. Jalur hukum juga ditempuh mereka. Menariknya, dua kubu di internal Partai Golkar dan PPP itu memiliki pilihan politik yang berbeda-beda saat itu.Baca juga: Rocky Gerung Sebut PDIP Tak Punya Calon Sekualitas Anies-AHY, Masinton dan Gus Mis Bilang Begini
Dalam jumpa pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021 siang, AHY mengungkapkan gabungan pelaku gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu terdiri dari lima orang.
Lima orang itu, kata AHY, seorang kader aktif, seorang kader yang selama enam tahun ini tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat lantaran menjalani hukuman korupsi. Kemudian, seorang kader yang keluar tiga tahun lalu, serta seorang non-kader yang pejabat tinggi pemerintahan.
Prahara Partai Demokrat itu bukanlah yang pertama kali. Jauh sebelumnya, hubungan antara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjadi Presiden RI sekaligus ketua dewan pembina partai berlambang mercy itu pernah memanas.Baca juga: Geger Kudeta Partai, Kader dan Simpatisan Demokrat Cirebon Solid Dukung AHY
Penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek Hambalang saat itu dijadikan senjata ampuh untuk menggulingkan mantan Ketua Umum PB HMI itu dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Nah, masalah internal partai politik itu bukan hanya dialami Partai Demokrat. Sejumlah partai politik lainnya juga pernah mengalami dengan berbagai macam kasus. Partai Golkar misalnya, pernah mengalami dualisme kepemimpinan, yakni Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono.
Ical menjadi ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (Munas) di Bali pada tahun 2014, sedangkan Agung Laksono menjadi ketua umum hasil Munas tandingan yang digelar di Ancol, Jakarta. Jalur hukum pun ditempuh. Namun, dualisme itu berakhir dengan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali, Mei 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umumnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Yakni, kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz dengan Romahurmuziy (Romi) yang berseteru saat itu. Jalur hukum juga ditempuh mereka. Menariknya, dua kubu di internal Partai Golkar dan PPP itu memiliki pilihan politik yang berbeda-beda saat itu.Baca juga: Rocky Gerung Sebut PDIP Tak Punya Calon Sekualitas Anies-AHY, Masinton dan Gus Mis Bilang Begini
Lihat Juga :
