Bupati Bogor penuhi panggilan KPK terkait Hambalang

Senin, 29 April 2013 - 09:59 WIB
Bupati Bogor penuhi...
Bupati Bogor penuhi panggilan KPK terkait Hambalang
A A A
Sindonews.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana sekolah olahraga nasional, Hambalang, Jawa Barat.

Dia tiba sekira pukul 09.30 WIB dengan memakai kemeja batik berwarna hijau. Namun, dia enggan berbicara banyak mengenai kasus Hambalang yang disebut sebut juga berkaitan dengan dirinya.

“Saya memenuhi undangan atau panggilan KPK, baru saya akan memberikan keterangan pers ya,“ kata Rachmat sesaat sebelum memasuki Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).

Saat dicecar lebih jauh oleh awak media mengenai keterlibatannya, dia enggan mengatakan lebih lanjut dan langsung masuk kedalam gedung KPK. “Kalau sekarang saya belum tahu ditanya apa-apa,“ pungkasnya.

Rahmat Yasin diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam kasus Hambalang. Berikut 11 temuan BPK yang diduga sebagai pelanggaran dan berkaitan dengan Bupati Bogor:

1. Surat Keputusan (SK) Hak Pakai, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan surat keputrusan hak pakai tanggal 6 Januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di desa Hambalang, padahal persyaratan berupa surat pelepasan HAK dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.

2. Izin lokasi dan site plan, Bupati Bogor diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melanggar peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB, meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek P3SON, sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

4. Pendapat Teknis, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diduga melanggar Permen PU Nomor 45 tahun 2007.

5. Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Sesmenpora diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 jo. PMK 180/PMK.02/2010.

6. Permohonan Kontrak tahun Jamak, Sesmenpora diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud PP 60 tahun 2008.

7. Izin Kontrak Tajun Jamak, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak dan diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

8. Persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 2011, Dirjen Anggaran didugar melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

9. Pelelangan, Sesmenpora diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora.

10. Pencairan Anggaran Tahun 2010, Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

11. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Kerja sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-Wijaya Karya (AW) diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.
(maf)
Berita Terkait
Panglima Rotasi Jabatan...
Panglima Rotasi Jabatan Kasum TNI
KSAL Rotasi Jabatan...
KSAL Rotasi Jabatan Strategis TNI AL
Kapolri Rotasi Sejumlah...
Kapolri Rotasi Sejumlah Jabatan Kapolda, Ini Daftarnya
Perkuat Pengawasan,...
Perkuat Pengawasan, Wimboh Santoso Rotasi Jabatan di OJK
Kapolri Lakukan Rotasi...
Kapolri Lakukan Rotasi Sejumlah Jabatan Perwira Tinggi
Rotasi Jabatan, Kapolres...
Rotasi Jabatan, Kapolres Sidrap Minta Pejabat Baru Gelorakan Vaksinasi
Berita Terkini
Konstruksi Perkara OTT...
Konstruksi Perkara OTT KPK Dugaan Suap Proyek Dinas PUPR OKU
29 menit yang lalu
Kronologi OTT 3 Anggota...
Kronologi OTT 3 Anggota DPRD OKU dan Kepala Dinas, Uang Rp2,6 Miliar hingga Fortuner Diamankan
1 jam yang lalu
Antisipasi Penumpukan...
Antisipasi Penumpukan di Rest Area, Menag Imbau Semua Masjid Dilewati Pemudik Dibuka 24 Jam
1 jam yang lalu
Ramadan 1446 H, BSI...
Ramadan 1446 H, BSI Beri Santunan untuk 4.444 Anak Yatim Dhuafa
1 jam yang lalu
Ekoteologi dan Puasa...
Ekoteologi dan Puasa Ramadan
1 jam yang lalu
Polemik RUU TNI, Ini...
Polemik RUU TNI, Ini Kekhawatiran Wasekjen PB HMI jika Disahkan
1 jam yang lalu
Infografis
Respons Jubir Militer...
Respons Jubir Militer Hamas Terkait Pemimpin Baru Yahya Sinwar
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved