PKS harus berani amputasi kader terlibat korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini bisa dibilang sedang berada pada fase turbulensi politik, akibat terseretnya kader penting dalam kasus suap izin kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI)
Apalagi dalam proses hukum LHI yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini, sangat mungkin menjadi snowball dan kotak pandora bagi terbukanya aktor-aktor lainnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heriyanto mengatakan, dalam tindakan korupsi ataupun pencucian uang oleh politisi pada partai politik lazimnya tidak dilakukan aktor tunggal.
"Jadi prinsip follow the money itu memang, relevan. Selain juga tentu pembacaan atas skema aliran dana," ujar Gun Gun, Jumat (24/5/2013).
Dan umumnya yang terjadi, lanjut Gun Gun, dalam modus korupsi, apalagi yang melibatkan politisi itu, biasanya ada stelsel aktif yang bergerak untuk saling melindungi dan saling mengamankan.
Maka di sinilah, aparat penegak hukum harus terus berupaya menelusuri adanya keterlibatan aktor lain dalam kasus itu.
"Jadi, semangat saling menutupi, dan memutus mata rantai korupsi inilah yang harus dicegah, sehingga KPK perlu menyelidiki kemungkinan adanya elite-elite lain di PKS yang terlibat kasus itu," tukas dosen yang juga mengajar di Universitas Paramidana ini.
Demikian pula kepada PKS, dibutuhkan sebuah good will sekaligus political will darinya untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.
"Maksud saya, jika PKS partai modern, dan menerapkan reward and punishment maka pks harus berani mengamputasi siapa-siapa saja yang terlibat," pungkas Gun Gun.
Apalagi dalam proses hukum LHI yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini, sangat mungkin menjadi snowball dan kotak pandora bagi terbukanya aktor-aktor lainnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heriyanto mengatakan, dalam tindakan korupsi ataupun pencucian uang oleh politisi pada partai politik lazimnya tidak dilakukan aktor tunggal.
"Jadi prinsip follow the money itu memang, relevan. Selain juga tentu pembacaan atas skema aliran dana," ujar Gun Gun, Jumat (24/5/2013).
Dan umumnya yang terjadi, lanjut Gun Gun, dalam modus korupsi, apalagi yang melibatkan politisi itu, biasanya ada stelsel aktif yang bergerak untuk saling melindungi dan saling mengamankan.
Maka di sinilah, aparat penegak hukum harus terus berupaya menelusuri adanya keterlibatan aktor lain dalam kasus itu.
"Jadi, semangat saling menutupi, dan memutus mata rantai korupsi inilah yang harus dicegah, sehingga KPK perlu menyelidiki kemungkinan adanya elite-elite lain di PKS yang terlibat kasus itu," tukas dosen yang juga mengajar di Universitas Paramidana ini.
Demikian pula kepada PKS, dibutuhkan sebuah good will sekaligus political will darinya untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.
"Maksud saya, jika PKS partai modern, dan menerapkan reward and punishment maka pks harus berani mengamputasi siapa-siapa saja yang terlibat," pungkas Gun Gun.
(lns)