ICW desak sanksi tegas pembocor draf sprindik Anas
Jum'at, 22 Maret 2013 - 20:44 WIB
ICW desak sanksi tegas pembocor draf sprindik Anas
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak diberlakukan sanksi yang tegas terhadap pihak yang terlibat membocorkan draf surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu.
"ICW mendukung diberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang membocorkan sprindik Anas," kata Peneliti ICW Donal Faris di Jakarta, Jumat (22/3/2013).
Dia menegaskan, dalam memberikan sanksi tidak boleh pandang bulu, termasuk terhadap pimpinan KPK jika terlibat. "Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak," katanya.
Dia mengungkapkan, jika pimpinan KPK yang terlibat harus diberikan sanksi yang berat, karena dia adalah pimpinan lembaga penegak hukum yang seharusnya lebih tahu kode etik. "Kalau pelakunya pimpinan KPK harus dikasih sanksi beratlah," katanya.
Dia menyatakan, seandainya dalam kasus bocornya draf sprindik tersebut mengarah kepada tindak pidana harus diusut tuntas sesuai aturan. "Kalau melanggar etik ya dikasih sanksi, tapi kalau pidana harus dihukum," pungkasnya.
Dia juga meminta pihak komite etik agar menelusuri modus oknum yang membocorkan draf sprindik tersebut. "Tentu dengan membocorkan sprindik itu ada tujuannya, itu harus diungkap," tandasnya.
"ICW mendukung diberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang membocorkan sprindik Anas," kata Peneliti ICW Donal Faris di Jakarta, Jumat (22/3/2013).
Dia menegaskan, dalam memberikan sanksi tidak boleh pandang bulu, termasuk terhadap pimpinan KPK jika terlibat. "Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak," katanya.
Dia mengungkapkan, jika pimpinan KPK yang terlibat harus diberikan sanksi yang berat, karena dia adalah pimpinan lembaga penegak hukum yang seharusnya lebih tahu kode etik. "Kalau pelakunya pimpinan KPK harus dikasih sanksi beratlah," katanya.
Dia menyatakan, seandainya dalam kasus bocornya draf sprindik tersebut mengarah kepada tindak pidana harus diusut tuntas sesuai aturan. "Kalau melanggar etik ya dikasih sanksi, tapi kalau pidana harus dihukum," pungkasnya.
Dia juga meminta pihak komite etik agar menelusuri modus oknum yang membocorkan draf sprindik tersebut. "Tentu dengan membocorkan sprindik itu ada tujuannya, itu harus diungkap," tandasnya.
(mhd)
