Kemenkeu blokir anggaran, penerima beasiswa terancam DO
Kemenkeu blokir anggaran, penerima beasiswa terancam DO
A
A
A
Sindonews.com - Forum Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemendikbud (FMPBK) mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan anggaran beasiswa yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketua FMPBK Sudiyatmiko Ariwibowo mengatakan semestinya Kemenkeu bersikap proporsional terkait dengan pemblokiran anggaran Kemendikbud sebesar Rp62,1 triliun.
"Kemenkeu seharusnya bersikap proporsional dalam pemblokiran anggaran di Kemendikbud. Program beasiswa di Kemendikbud semestinya tidak diblokir karena manfaat dan tujuannya jelas. Akibat pemblokiran ini, ribuan penerima beasiswa terancam drop out," ujar Sudiyatmiko, yang tercatat sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kemendikbud melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (7/3/2013).
Menurut mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini, terdapat ribuan penerima beasiswa dari Kemendikbud yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan ragam profesi.
"Mereka ada yang berasal dari dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, dan lain-lain," ujarnya.
Sudiyatmiko mengatakan, proses seleksi dalam penerimaan beasiswa di Kemendikbud dilakukan secara selektif dan kompetitif. Dia menjamin, proses penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Merujuk pengalaman kita, proses seleksi beasiswa cukup ketat, transpran dan akuntabel. Jadi tidak ada praktik kongkalikong anggaran," tandas Miko.
Seperti diketahui, Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud sebesar Rp62,1 triliun atau 84,9 persen. Pemblokiran tersebut dilakukan karena dari 10 program kerja yang diajukan, hanya satu yang jelas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menjelaskan, Kementeriannya akan mengkaji kembali postur anggaran Kemendikbud dan bakal ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan Komisi X DPR.
Menkeu menyebutkan, total anggaran Kemendikbud sebesar Rp73,1 triliun masih perlu dibahas kembali secara menyeluruh, lantaran ada sembilan program kerja yang belum jelas peruntukan karena sering berubah-ubah.
Ketua FMPBK Sudiyatmiko Ariwibowo mengatakan semestinya Kemenkeu bersikap proporsional terkait dengan pemblokiran anggaran Kemendikbud sebesar Rp62,1 triliun.
"Kemenkeu seharusnya bersikap proporsional dalam pemblokiran anggaran di Kemendikbud. Program beasiswa di Kemendikbud semestinya tidak diblokir karena manfaat dan tujuannya jelas. Akibat pemblokiran ini, ribuan penerima beasiswa terancam drop out," ujar Sudiyatmiko, yang tercatat sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kemendikbud melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (7/3/2013).
Menurut mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini, terdapat ribuan penerima beasiswa dari Kemendikbud yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan ragam profesi.
"Mereka ada yang berasal dari dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, dan lain-lain," ujarnya.
Sudiyatmiko mengatakan, proses seleksi dalam penerimaan beasiswa di Kemendikbud dilakukan secara selektif dan kompetitif. Dia menjamin, proses penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Merujuk pengalaman kita, proses seleksi beasiswa cukup ketat, transpran dan akuntabel. Jadi tidak ada praktik kongkalikong anggaran," tandas Miko.
Seperti diketahui, Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud sebesar Rp62,1 triliun atau 84,9 persen. Pemblokiran tersebut dilakukan karena dari 10 program kerja yang diajukan, hanya satu yang jelas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menjelaskan, Kementeriannya akan mengkaji kembali postur anggaran Kemendikbud dan bakal ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan Komisi X DPR.
Menkeu menyebutkan, total anggaran Kemendikbud sebesar Rp73,1 triliun masih perlu dibahas kembali secara menyeluruh, lantaran ada sembilan program kerja yang belum jelas peruntukan karena sering berubah-ubah.
(lns)
Explore More