Amir Syamsuddin disarankan lepas jabatan Menkum HAM

Agar lebih fokus mengurusi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin (AS) sebaiknya mundur dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Daripada menggunakan posisinya sebagai Menkum HAM untuk mengamankan persoalan hukum yang dihadapi elite Partai Demokrat.

Kedatangan Amir mewakili Majelis Tinggi untuk melobby KPU agar Majelis Tinggi bisa menandatangani daftar caleg sementara (DCS) adalah salah satu contoh dimana AS kurang menjaga etika sebagai seorang pejabat negara.

Masa sih, Partai Demokrat yang punya banyak pakar tak tahu aturan main Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menkum HAM kelihatan pura-pura bodoh soal aturan KPU, apalagi masih mau mempertanyakan defenisi ketua umum ke KPU.

Saya meminta agar anggota KPU berhati-hati dalam semua sikapnya agar tidak tersandra oleh elite manapun. Sudahlah, jangan lagi ada dusta dan intervensi terhadap lembaga manapun.

Sedih rasanya melihat KPK di intervensi, kini KPU mau diolah juga. Tidak tahu besok lembaga mana lagi yang akan didatangi dan dipaksa mengamankan kepentingan mereka ini.

Rusak jadinya negara kita ini. Banyak yang hilang integritasnya. Banyak juga yang sudah mulai disandera sehingga tidak berani menjaga kebenaran lagi.

Ahmad Yohan
Sekjen DPP Barisan Muda (BM) PAN