Atasi Papua, SBY harus berani berkantor di Papua
Selasa, 26 Februari 2013 - 16:32 WIB
Atasi Papua, SBY harus berani berkantor di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Rangkaian kekerasan yang terjadi Papua selama ini disinyalir karena pemerintah gagal memenuhi keinginan masyarakat di sana.
Pemerintah harusnya segera bertindak dengan datang langsung ke bumi Cendrawasih itu. Kalau perlu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani berkantor di Papua dalam beberapa hari.
"Saya pikir pemerintah gagal memahami apa keinginan masyarakat Papua. Akibatnya situasi sekarang," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Menurut Muzani, ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi Papua terus memanas. Dan sebenarnya pemerintah sudah memahami masalah Papua itu. Problem Papua selama ini terkait ketidaksetaraan pendapatan. Namun demikian, permasalahan tersebut ternyata juga tidak bisa diatasi.
Kedua, masalah Papua selama ini dianggap karena mempunyai perbedaan budaya. Lalu pemerintah memberikan otonomi khusus (otsus) dan menempatkan Dewan Adat Papua. Tapi ternyata situasinya sama, belum bisa dikendalikan.
Muzani mengatakan, gugurnya delapan anggota TNI menjadi bukti pemerintah gagal melindungi warganya. "Matinya prajurit yang ditembak terus menerus. Pemerintah gagal," tukasnya.
Anggota Komosi I DPR RI ini mendesak pemerintah harus segera melakukan pendekatan komprehensif supaya mengetahui sebenarnya yang diperlukan masyarakat Papua. Presiden SBY tidak perlu takut untuk berkantor di Bumi Cendrawasih itu.
"Semua pasti bisa dilakukan. Kalau perlu presiden berkantor beberapa hari di Papua. Pengalaman Aceh bisa dipraktekkan di Papua. Pemerintah harus rela berdialog dengan Papua," pungkasnya.
Pemerintah harusnya segera bertindak dengan datang langsung ke bumi Cendrawasih itu. Kalau perlu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani berkantor di Papua dalam beberapa hari.
"Saya pikir pemerintah gagal memahami apa keinginan masyarakat Papua. Akibatnya situasi sekarang," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Menurut Muzani, ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi Papua terus memanas. Dan sebenarnya pemerintah sudah memahami masalah Papua itu. Problem Papua selama ini terkait ketidaksetaraan pendapatan. Namun demikian, permasalahan tersebut ternyata juga tidak bisa diatasi.
Kedua, masalah Papua selama ini dianggap karena mempunyai perbedaan budaya. Lalu pemerintah memberikan otonomi khusus (otsus) dan menempatkan Dewan Adat Papua. Tapi ternyata situasinya sama, belum bisa dikendalikan.
Muzani mengatakan, gugurnya delapan anggota TNI menjadi bukti pemerintah gagal melindungi warganya. "Matinya prajurit yang ditembak terus menerus. Pemerintah gagal," tukasnya.
Anggota Komosi I DPR RI ini mendesak pemerintah harus segera melakukan pendekatan komprehensif supaya mengetahui sebenarnya yang diperlukan masyarakat Papua. Presiden SBY tidak perlu takut untuk berkantor di Bumi Cendrawasih itu.
"Semua pasti bisa dilakukan. Kalau perlu presiden berkantor beberapa hari di Papua. Pengalaman Aceh bisa dipraktekkan di Papua. Pemerintah harus rela berdialog dengan Papua," pungkasnya.
(lns)
