Ada oknum Demokrat di KPK, sprindik bocor
Jum'at, 22 Februari 2013 - 16:32 WIB
Ada oknum Demokrat di KPK, sprindik bocor
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi tidak yakin, kalau surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, adalah asli.
Menurutnya, surat itu memang sengaja dibuat untuk menekan kekuatan politik Anas, khususnya di partai berwarna biru itu. Dia berkeyakinan, surat tersebut juga dilakukan oleh lawan politik Anas dari partai yang sama.
"Sprindik ini aspal (asli tapi palsu), jadi ada orang luar KPK, dan sprindik aspal ini untuk menekan politik dalam hal ini Anas Urbaningrum, jadi ada orang Demokrat yang dipastikan bermain di KPK untuk membuat surat itu, agar Anas takut dan juga merupakan psywar (perang urat saraf) untuk Anas," kata Adhie dalam diskusi 'Menakar Kinerja Menteri di Tahun Politik' di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).
Adhie menilai, dengan terbitnya surat tersebut, bukan kesalahan administrasi, melainkan sebagai kejahatan politik dengan mengatasnamakan KPK.
"Dengan begini, maka KPK tidak tidak bisa tinggal diam, ini menjadi masalah administrasi, ini sudah kejahatan politik," ucapnya.
Adhie menyarankan, agar pimpinan lembaga superbody itu bisa bertindak cepat mengusut penerbit surat tersebut, agar tidak jadi dilema bagi Abraham Samad cs.
"Maka sebaiknya KPK segera konsolidasi, ini sudah merupakan kejahatan dalam politik dengan menggunakan mereka. Jadi kuatkan konsolidasi dan cari penyebarnya," tandasnya.
Menurutnya, surat itu memang sengaja dibuat untuk menekan kekuatan politik Anas, khususnya di partai berwarna biru itu. Dia berkeyakinan, surat tersebut juga dilakukan oleh lawan politik Anas dari partai yang sama.
"Sprindik ini aspal (asli tapi palsu), jadi ada orang luar KPK, dan sprindik aspal ini untuk menekan politik dalam hal ini Anas Urbaningrum, jadi ada orang Demokrat yang dipastikan bermain di KPK untuk membuat surat itu, agar Anas takut dan juga merupakan psywar (perang urat saraf) untuk Anas," kata Adhie dalam diskusi 'Menakar Kinerja Menteri di Tahun Politik' di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).
Adhie menilai, dengan terbitnya surat tersebut, bukan kesalahan administrasi, melainkan sebagai kejahatan politik dengan mengatasnamakan KPK.
"Dengan begini, maka KPK tidak tidak bisa tinggal diam, ini menjadi masalah administrasi, ini sudah kejahatan politik," ucapnya.
Adhie menyarankan, agar pimpinan lembaga superbody itu bisa bertindak cepat mengusut penerbit surat tersebut, agar tidak jadi dilema bagi Abraham Samad cs.
"Maka sebaiknya KPK segera konsolidasi, ini sudah merupakan kejahatan dalam politik dengan menggunakan mereka. Jadi kuatkan konsolidasi dan cari penyebarnya," tandasnya.
(maf)
