Polri bantah ada mafia proyek di institusinya
Kamis, 21 Februari 2013 - 20:03 WIB
Polri bantah ada mafia proyek di institusinya
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Bagian (Kabag) Penerangan Umum (Penum) Polri, Komisaris Besar (Kombes) Pol Agus Rianto menepis dugaan adanya praktik mafia proyek di tubuh Polri.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Polri dalam pengadaan barang dan jasa, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Sesuai dengan peraturan pemerintah Keppres 54, kemudian menjadi Keppres 70 tentang pengadaan barang dan jasa. Segala sistem pengadaan barang dan jasa sesuai harus dijalankan sesuai dengan aturan," kata Agus Rianto di kantor Kadiv Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/02/2013).
Lebih lanjut agus menjelaskan, mekanisme pengadaan lelang proyek terbuka secara umum dan petugas pembuat komitmen (PPK) memiliki sertifikasi khusus.
"Anggaran telah disetujui DPR dari Mabes sampai polsek dan seluruh bersumber dari APBN jelas penggunaannya untuk apa saja. Polri dengan tegas, lakukan seluruh proses pengadaan sesuai aturan yang berlaku dan lelang bersifat terbuka," ucapnya.
Agus mengatakan, publik bisa mengawasi mekanisme lelang proyek dan informasi perusahaan yang ikut serta. "Teman-teman bisa mengawasi mekanismenya, bisa juga melakukan penelitian mulai administrasi sampai kualitas dari perusahaan yang ikut lelang," pungkasnya.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Polri dalam pengadaan barang dan jasa, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Sesuai dengan peraturan pemerintah Keppres 54, kemudian menjadi Keppres 70 tentang pengadaan barang dan jasa. Segala sistem pengadaan barang dan jasa sesuai harus dijalankan sesuai dengan aturan," kata Agus Rianto di kantor Kadiv Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/02/2013).
Lebih lanjut agus menjelaskan, mekanisme pengadaan lelang proyek terbuka secara umum dan petugas pembuat komitmen (PPK) memiliki sertifikasi khusus.
"Anggaran telah disetujui DPR dari Mabes sampai polsek dan seluruh bersumber dari APBN jelas penggunaannya untuk apa saja. Polri dengan tegas, lakukan seluruh proses pengadaan sesuai aturan yang berlaku dan lelang bersifat terbuka," ucapnya.
Agus mengatakan, publik bisa mengawasi mekanisme lelang proyek dan informasi perusahaan yang ikut serta. "Teman-teman bisa mengawasi mekanismenya, bisa juga melakukan penelitian mulai administrasi sampai kualitas dari perusahaan yang ikut lelang," pungkasnya.
(maf)
