PDIP genjot biaya kampanye murah di Pemilukada
Kamis, 21 Februari 2013 - 17:57 WIB
PDIP genjot biaya kampanye murah di Pemilukada
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memberikan sedikit gambaran tentang apa yang dibahas pada rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
Ganjar menjelaskan, Fraksi PDIP mengupayakan, agar biaya kampanye dalam Pilkada, dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga anggaran untuk kampanye tidak terlalu mahal dan terkesan boros.
"Pemerintah ingin mengembalikan (biaya) pemilihan gubernur di DPRD. Inilah perdebatan yang sangat panjang. Argumentasi pemerintahan ya dimunculkan. Boros kemudian panutannya gubernur lebih sedikit, tapi ketika kita mengembalikan, ini menjadi problem besar," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, jika hal ini dikembalikan ke DPRD, calon perorangan tidak ada yang mau mendukung. Meskiupun sebelumnya, Fraksi PDIP sudah pernah mengusulkan, agar pembahasan biaya kampenya menjadi isu utama dalam RUU Pilkada tersebut.
"Sayang gagasan itu tidak terlalu laku. Nah sekarang muncul lagi di sini, mudah-mudahan itu menjadi isu yang paling utama untuk bisa diselesaikan," ujarnya.
Ganjar jmengatakan, posisi wakil juga akan dibahas. Perlu dipasangkan atau tidak, hal ini akan dijadikan poin-poin pembahasan yang sangat alot.
"Nomor satunya berkaitan langsung dengan DPRD, pembatasan biaya kampanye, perambah tangan, kemudian ada turunan-turunan menarik soal keluarga, menjadi isu-isu tersendiri," pungkasnya.
Ganjar menjelaskan, Fraksi PDIP mengupayakan, agar biaya kampanye dalam Pilkada, dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga anggaran untuk kampanye tidak terlalu mahal dan terkesan boros.
"Pemerintah ingin mengembalikan (biaya) pemilihan gubernur di DPRD. Inilah perdebatan yang sangat panjang. Argumentasi pemerintahan ya dimunculkan. Boros kemudian panutannya gubernur lebih sedikit, tapi ketika kita mengembalikan, ini menjadi problem besar," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, jika hal ini dikembalikan ke DPRD, calon perorangan tidak ada yang mau mendukung. Meskiupun sebelumnya, Fraksi PDIP sudah pernah mengusulkan, agar pembahasan biaya kampenya menjadi isu utama dalam RUU Pilkada tersebut.
"Sayang gagasan itu tidak terlalu laku. Nah sekarang muncul lagi di sini, mudah-mudahan itu menjadi isu yang paling utama untuk bisa diselesaikan," ujarnya.
Ganjar jmengatakan, posisi wakil juga akan dibahas. Perlu dipasangkan atau tidak, hal ini akan dijadikan poin-poin pembahasan yang sangat alot.
"Nomor satunya berkaitan langsung dengan DPRD, pembatasan biaya kampanye, perambah tangan, kemudian ada turunan-turunan menarik soal keluarga, menjadi isu-isu tersendiri," pungkasnya.
(maf)
