Naikkan gaji kepala daerah, bukan jaminan kurangi korupsi
Kamis, 21 Februari 2013 - 09:40 WIB
Naikkan gaji kepala daerah, bukan jaminan kurangi korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, sangat tidak setuju jika alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui kenaikan gaji kepala daerah untuk mengurangi korupsi.
Pasalnya, ia tidak melihat korelasi antara dinaikkannya gaji kepala daerah dengan semakin berkurangnya kepala daerah melakukan praktik korupsi.
"Kan ada yang mengatakan gaji kepala daerah dinaikkan supaya enggak korupsi. Saya kira bukan itu persoalannya. Karena kepala daerah kita sudah memiliki kekayaan berlimpah tapi tetap aja korup. Korupsi ini kan soal pribadinya, bukan soal gaji," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, menaikkan gaji tidak dengan sendirinya mengurangi korupsi yang banyak menyeret kepala daerah ke KPK akhir-akhir ini. "Sumber korupsi itu bukan karna gaji kecil, karna setiap bulan jelas mereka sudah mendapat uang yang banyak. Memang mentalitas yang sudah bobrok, mau digaji berapapun bakal tetap korupsi," ujarnya.
Ia menilai, selama delapan tahun tidak naik gaji cukup masuk akal dijadikan SBY sebagai alasan menaikkan gaji kepala daerah. Namun, momentumnya dipandang sangat tidak tepat ditengah banyaknya kepala daerah yang terseret ke pusaran kasus korupsi.
"Menurut saya menaikkan gaji kepala daerah saat ini tidak tepatlah. Kinerja mereka sangat berbanding terbalik. Karena yang terjadi kan upaya untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani masyarakat. Tentu tidak di semua daerah. Ada yang baik dan berprestasi, umumnya masih mengecewakan," tandasnya.
Jeirry menambahkan, jika Presiden SBY tetap memaksakan menaikkan gaji kepala daerah tentunya bisa melukai perasaan masyarakat yang kondisi ekonominya terpuruk. "Kalau dinaikkan sekarang akan membuat masyarakat semakin marah dan semakin membuat masyarakat apatis dengan proses pilkada yang sedang berjalan. sehingga ini akan kontra produktif dengan upaya kita memperkuat demokrasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan menyetujui jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
SBY menilai kenaikan gaji bagi para kepala daerah untuk saat ini pantas. Mengingat, gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah dan bawahannya sudah dinaikkan terlebih dahulu.
"Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil, kalau pemimpin minta naik gaji duluan. Yang gaji bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi semua dipikirin, tidak keliru kalau bupati, wali kota dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya," pungkasnya.
Pasalnya, ia tidak melihat korelasi antara dinaikkannya gaji kepala daerah dengan semakin berkurangnya kepala daerah melakukan praktik korupsi.
"Kan ada yang mengatakan gaji kepala daerah dinaikkan supaya enggak korupsi. Saya kira bukan itu persoalannya. Karena kepala daerah kita sudah memiliki kekayaan berlimpah tapi tetap aja korup. Korupsi ini kan soal pribadinya, bukan soal gaji," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, menaikkan gaji tidak dengan sendirinya mengurangi korupsi yang banyak menyeret kepala daerah ke KPK akhir-akhir ini. "Sumber korupsi itu bukan karna gaji kecil, karna setiap bulan jelas mereka sudah mendapat uang yang banyak. Memang mentalitas yang sudah bobrok, mau digaji berapapun bakal tetap korupsi," ujarnya.
Ia menilai, selama delapan tahun tidak naik gaji cukup masuk akal dijadikan SBY sebagai alasan menaikkan gaji kepala daerah. Namun, momentumnya dipandang sangat tidak tepat ditengah banyaknya kepala daerah yang terseret ke pusaran kasus korupsi.
"Menurut saya menaikkan gaji kepala daerah saat ini tidak tepatlah. Kinerja mereka sangat berbanding terbalik. Karena yang terjadi kan upaya untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani masyarakat. Tentu tidak di semua daerah. Ada yang baik dan berprestasi, umumnya masih mengecewakan," tandasnya.
Jeirry menambahkan, jika Presiden SBY tetap memaksakan menaikkan gaji kepala daerah tentunya bisa melukai perasaan masyarakat yang kondisi ekonominya terpuruk. "Kalau dinaikkan sekarang akan membuat masyarakat semakin marah dan semakin membuat masyarakat apatis dengan proses pilkada yang sedang berjalan. sehingga ini akan kontra produktif dengan upaya kita memperkuat demokrasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan menyetujui jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
SBY menilai kenaikan gaji bagi para kepala daerah untuk saat ini pantas. Mengingat, gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah dan bawahannya sudah dinaikkan terlebih dahulu.
"Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil, kalau pemimpin minta naik gaji duluan. Yang gaji bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi semua dipikirin, tidak keliru kalau bupati, wali kota dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya," pungkasnya.
(kri)
