Urusi Demokrat, SBY harus surati MPR
Rabu, 20 Februari 2013 - 15:57 WIB
Urusi Demokrat, SBY harus surati MPR
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali aktif mengurus Partai Demokrat, terus mendapat sorotan. Pasalnya, posisi SBY sebagai presiden, sudah tidak ideal lagi untuk sibuk mengurusi partai politik (Parpol).
Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan, seorang presiden tidak mempunyai hari libur dalam mengurus negara. Karena setiap saat rakyat Indonesia tetap membutuhkan perhatiannya.
"Kalau presiden mau urus politik, silakan berikan surat pemberitahuan ke MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Karena presiden tidak punya hari libur, baik di Sabtu atau Minggu," ujar Irman saat diskusi di DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2013).
Menurut Irman, ketika presiden sudah mengucapkan sumpah jabatan, ketika itu pula undang-undang memutuskannya dari hubungannya dengan parpol.
"Karena itu, sah saja jika ada anggapan, presiden yang ada sekarang ini bukan Presiden Republik Indonesia (RI)," ucapnya.
Lebih lanjut dia menyoroti penggunaan istilah tahun politik yang juga dipakai oleh Presiden SBY. Menurutnya, seharusnya tidak perlu terpengaruh pada tahun-tahun tertentu, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh perilaku para elite.
"Dia harus bekerja secara konstitusional hingga akhir 2014. Harusnya seperti itu, tidak boleh terjebak dalam peperangan tahun politik," pungkasnya.
Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan, seorang presiden tidak mempunyai hari libur dalam mengurus negara. Karena setiap saat rakyat Indonesia tetap membutuhkan perhatiannya.
"Kalau presiden mau urus politik, silakan berikan surat pemberitahuan ke MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Karena presiden tidak punya hari libur, baik di Sabtu atau Minggu," ujar Irman saat diskusi di DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2013).
Menurut Irman, ketika presiden sudah mengucapkan sumpah jabatan, ketika itu pula undang-undang memutuskannya dari hubungannya dengan parpol.
"Karena itu, sah saja jika ada anggapan, presiden yang ada sekarang ini bukan Presiden Republik Indonesia (RI)," ucapnya.
Lebih lanjut dia menyoroti penggunaan istilah tahun politik yang juga dipakai oleh Presiden SBY. Menurutnya, seharusnya tidak perlu terpengaruh pada tahun-tahun tertentu, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh perilaku para elite.
"Dia harus bekerja secara konstitusional hingga akhir 2014. Harusnya seperti itu, tidak boleh terjebak dalam peperangan tahun politik," pungkasnya.
(maf)
