Demokrat tak mungkin berani gelar KLB lengserkan Anas
Sabtu, 16 Februari 2013 - 06:01 WIB
Demokrat tak mungkin berani gelar KLB lengserkan Anas
A
A
A
Sindonews.com - Kecil kemungkinan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang digelar besok akan membahas soal Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka melengserkan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum (ketum).
Sebab, hingga saat ini, belum ada dasar yang kuat bagi Demokrat untuk menendang Anas dari posisi penting di partai berlambang Mercy itu.
"Saya melihat kecil kemungkinan akan KLB. Ada beberapa faktor yang menurut saya masih dipertimbangkan Demokrat sehingga tak akan merencanakan KLB untuk saat ini," ungkap pengamat politik Gun Gun Heriyanto kepada Sindonews, Sabtu (16/2/2013).
Faktor yang pertama adalah, jika kasus hukum yang disangkakan kepada Anas tak kunjung jelas, maka upaya partai untuk menggeser Anas kemungkinan susah."Tidak ada tautan dasar hukumnya dalam konstitusi partai," tegasnya.
Faktor kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal ini sebagai Ketua Majelis Tinggi tentu saja sudah berhitung cermat, jika upayanya mendorong KLB itu hanya akan menciptakan perang terbuka.
Ketiga, jikapun KLB didorong, belum tentu menjadi mekanisme yang mudah melengserkan Anas. Bahkan bisa jadi, jika dibuka kesempatan untuk pengambilan suara, posisi Anas justru makin menguat, dan bisa saja SBY dipermalukan.
Sebaliknya, jika Anas dinyatakan sebagai tersangka, maka sudah pasti memudahkan bagi SBY dan elite Demokrat yang non Anas langsung mengamputasi mantan Ketua Umum HMI itu dari Demokrat. "Kemungkinan SBY tak akan zero sum game," tukasnya.
Sebab, hingga saat ini, belum ada dasar yang kuat bagi Demokrat untuk menendang Anas dari posisi penting di partai berlambang Mercy itu.
"Saya melihat kecil kemungkinan akan KLB. Ada beberapa faktor yang menurut saya masih dipertimbangkan Demokrat sehingga tak akan merencanakan KLB untuk saat ini," ungkap pengamat politik Gun Gun Heriyanto kepada Sindonews, Sabtu (16/2/2013).
Faktor yang pertama adalah, jika kasus hukum yang disangkakan kepada Anas tak kunjung jelas, maka upaya partai untuk menggeser Anas kemungkinan susah."Tidak ada tautan dasar hukumnya dalam konstitusi partai," tegasnya.
Faktor kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal ini sebagai Ketua Majelis Tinggi tentu saja sudah berhitung cermat, jika upayanya mendorong KLB itu hanya akan menciptakan perang terbuka.
Ketiga, jikapun KLB didorong, belum tentu menjadi mekanisme yang mudah melengserkan Anas. Bahkan bisa jadi, jika dibuka kesempatan untuk pengambilan suara, posisi Anas justru makin menguat, dan bisa saja SBY dipermalukan.
Sebaliknya, jika Anas dinyatakan sebagai tersangka, maka sudah pasti memudahkan bagi SBY dan elite Demokrat yang non Anas langsung mengamputasi mantan Ketua Umum HMI itu dari Demokrat. "Kemungkinan SBY tak akan zero sum game," tukasnya.
(lns)
