KPK diibaratkan maju kena mundur kena

Jum'at, 15 Februari 2013 - 05:28 WIB
KPK diibaratkan maju...
KPK diibaratkan maju kena mundur kena
A A A
Sindonews. com - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi melihat situasi yang terjadi belakangan ini di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengesankan adanya intervensi. Apalagi, ada pernyataan di tingkat pimpinan KPK yang tidak konsisten dalam waktu yang relatif cepat mengenai kejelasan status Anas.

"Saya sayangkan Abraham Samad mengeluarkan komentar di tengah persoalan yang mendera Partai Demokrat," ujar Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat saat dihubungi SINDO, Kamis (14/2/2013).

Ia menilai, tindakan itu kurang produktif untuk KPK karena sekarang KPK menjadi serba-salah. Menurutnya, seluruh pimpinan KPK saat ini dalam posisi serba-salah dalam kaitan penetapan Anas sebagai tersangka yang disertai bocornya sprindik ke publik.

"KPK ibaratnya maju kena mundur juga kena. Karena kalau tidak mengeluarkan status tersangka Anas, akan dianggap menyandera Partai Demokrat. Namun di sisi lain, apabila mengeluarkan status tersangka Anas, maka KPK akan dianggap bagian dari intervensi kekuasaan. Coba Samad diam-diam saja atau sprindik tak bocor, persoalannya tak serumit sekarang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, bahwa Anas Urbaningrum belum ditetapkan sebagai tersangka dalam salah satu kasus korupsi yang tengah ditangani KPK.

Namun, dikarenakan seluruh pimpinan KPK belum menandatangani surat penetapan ketua umum Partai Demokrat itu menjadi tersangka. "Semua sudah sepakat tapi kan harus ditanda tangani semua (pimpinan)," kata Abraham di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (8/2/2013).

Menurutnya, pimpinan KPK yang ada di kantor saat ini hanya ada dirinya bersama dengan Zulkarnain. Inilah yang kemudian menjadi alasan Anas belum diumumkan menjadi tersangka hari itu.

"Saya ingin memperlihatkan fakta bahwa ini yang ada di kantor ini cuma ada dua pimpinan, jadi kita tidak bisa melakukan diskusi panjang untuk mengambil suatu keputusan. Masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan disamakan persepsinya. Karena ada beberapa hal yang mungkin menjadi sesuatu yang harus disamakan," jelasnya.
(kri)
Berita Terkait
Jadi Program Unggulan,...
Jadi Program Unggulan, Sport Center Bulukumba Tak Kunjung Terealisasi
Pembangunan Sport Center...
Pembangunan Sport Center Pangkalan Bun Akan Terus Dilanjutkan
Gubernur Lakukan Groundbreaking...
Gubernur Lakukan Groundbreaking Sumut Sport Center Bertaraf Internasional
Dikaitkan dengan Kasus...
Dikaitkan dengan Kasus Hambalang, Gede Pasek: Akan Kami Hadirkan Bukti Telak
Dukung Sumut Sport Center,...
Dukung Sumut Sport Center, Menpora: Jangan Diragukan Lagi Pak Gubernur
Bebas dari Lapas Sukamiskin,...
Bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum Langsung Sampaikan Pidato Ini
Berita Terkini
Jokowi Pakai Baju Berlogo...
Jokowi Pakai Baju Berlogo PSI: Artinya Tahu Sendiri
Bangun Integrasi Hukum...
Bangun Integrasi Hukum dan Seni Lewat Pustaka Nada
Kemhan Beberkan Materi...
Kemhan Beberkan Materi Latihan Fisik Calon Manajer Kopdes: Baris-berbaris hingga Hormat Militer
Boni Hargens: Peningkatan...
Boni Hargens: Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Polri Perkuat Stabilitas Demokrasi
DPR Desak Latsarmil...
DPR Desak Latsarmil Peserta SPPI Disetop: Nyawa Jangan Dianggap Enteng!
Saatnya Muktamar NU...
Saatnya Muktamar NU Hadirkan Kepemimpinan yang Tak Lagi Wariskan Pertengkaran Berkepanjangan
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved