Gerindra harap bocornya sprindik Anas dituntaskan
Kamis, 14 Februari 2013 - 14:48 WIB
Gerindra harap bocornya sprindik Anas dituntaskan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Gerindra meminta, bocornya draf salinan perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan korupsi sport center Hambalang, harus diusut tuntas.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, selain harus diusut bocornya sprindik tersebut, yang lebih penting adalah substansi dari isi draf sprindik itu.
"Yang lebih penting substansi dari sprindik itu. Substansinya betul atau tidak soal (Anas) tersangka, itu yang patut ditunggu," ucapnya kepada awak media, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/02/2013).
Ditanya soal sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap KPK, Fadli mengatakan, sikap presiden kurang tepat karena posisinya sebagai presiden.
"Apalagi presiden berbicara hal yang terlalu teknis, memberikan isyarat hukum merupakan subkoordinasi dari politik," ucapnya.
Menurutnya, harusnya supremasi hukum tidak tercampuri oleh kepentingan politik. Namun yang terjadi saat ini, kepentingan politik berada di atas hukum. Untuk itu seharusnya KPK bekerja secara independen, jangan intervensi KPK, kecuali KPK melalukan penyimpangan.
"Sejauh ini KPK cukup bagus, mereka saat ini memiliki kelemahan kekurangan sumber daya manusia. Tapi sejauh ini KPK cukup berhasil untuk mengungkap berbagai kasus, walaupun sifatnya akuratif bukan prefentif," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, selain harus diusut bocornya sprindik tersebut, yang lebih penting adalah substansi dari isi draf sprindik itu.
"Yang lebih penting substansi dari sprindik itu. Substansinya betul atau tidak soal (Anas) tersangka, itu yang patut ditunggu," ucapnya kepada awak media, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/02/2013).
Ditanya soal sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap KPK, Fadli mengatakan, sikap presiden kurang tepat karena posisinya sebagai presiden.
"Apalagi presiden berbicara hal yang terlalu teknis, memberikan isyarat hukum merupakan subkoordinasi dari politik," ucapnya.
Menurutnya, harusnya supremasi hukum tidak tercampuri oleh kepentingan politik. Namun yang terjadi saat ini, kepentingan politik berada di atas hukum. Untuk itu seharusnya KPK bekerja secara independen, jangan intervensi KPK, kecuali KPK melalukan penyimpangan.
"Sejauh ini KPK cukup bagus, mereka saat ini memiliki kelemahan kekurangan sumber daya manusia. Tapi sejauh ini KPK cukup berhasil untuk mengungkap berbagai kasus, walaupun sifatnya akuratif bukan prefentif," pungkasnya.
(maf)
