KPK disarankan tak ikut terseret polemik sprindik Anas
Kamis, 14 Februari 2013 - 07:02 WIB
KPK disarankan tak ikut terseret polemik sprindik Anas
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu jauh terlibat drama politik tersebarnya surat perintah penyidikan (Sprindik) palsu Anas Urbaningrum. Secara tidak sadar KPK ikut terseret dalam panggung dramatisasi politik yang dimainkan sekelompok kepentingan.
"Saya melihat bocornya sprindik itu ke publik menjadi celah mempolitisasi KPK. Jika tidak segera sadar, KPK akan ikut terseret semakin jauh dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (14/2/2013).
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unpar ini, KPK terlalu responsif dalam menanggapi beredarnya draf sprindik yang menetapkan Anas menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Seharusnya KPK tidak terlalu merespon berbagai rumor yang beredar tentang bocornya sprindik itu. Cukup melalui jubir KPK bilang sedang diselidiki, kalau internal yang membocorkan akan ditindak. Begitu saja," jelasnya.
Pada akhirnya, kata Warlan, akan timbul persepsi publik bahwa KPK tidak independen atau tidak bisa membentengi diri dari tekanan politik. Yang membuat KPK kehilangan kepercayaan publik.
"Hentikan polemiknya, KPK jangan ikut mengoreng. KPK selama ini ikut mendramatasisasi. Ini kesannya KPK jadi larut dalam permainan politik orang-orang luar apakah kubu Anas atau kubu SBY," ujar Warlan.
"Saya melihat bocornya sprindik itu ke publik menjadi celah mempolitisasi KPK. Jika tidak segera sadar, KPK akan ikut terseret semakin jauh dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (14/2/2013).
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unpar ini, KPK terlalu responsif dalam menanggapi beredarnya draf sprindik yang menetapkan Anas menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Seharusnya KPK tidak terlalu merespon berbagai rumor yang beredar tentang bocornya sprindik itu. Cukup melalui jubir KPK bilang sedang diselidiki, kalau internal yang membocorkan akan ditindak. Begitu saja," jelasnya.
Pada akhirnya, kata Warlan, akan timbul persepsi publik bahwa KPK tidak independen atau tidak bisa membentengi diri dari tekanan politik. Yang membuat KPK kehilangan kepercayaan publik.
"Hentikan polemiknya, KPK jangan ikut mengoreng. KPK selama ini ikut mendramatasisasi. Ini kesannya KPK jadi larut dalam permainan politik orang-orang luar apakah kubu Anas atau kubu SBY," ujar Warlan.
(kri)
