Masalah hukum Anas jangan dipaksakan
Selasa, 12 Februari 2013 - 20:51 WIB
Masalah hukum Anas jangan dipaksakan
A
A
A
Sindonews.com - Dukungan moral ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus mengalir. Gandi Parapat mengaku salah seorang simpatisan Anas.
Gandi mengaku, heran dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih mementingkan urusan Partai Demokrat ketimbang urusan negara.
"Saya heran melihat situasi seperti itu, kok seperti ini seorang Presiden. Ada tugas utama menyangkut negara, kok jadi diutamakan masalah partai," ungkap Gandi kepada wartawan di kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, No 47, Komplek TNI AL, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).
Gandi tak habis pikir, mengapa saat Presiden SBY melakukan kunjungan negara ke luar negeri, justru mengekspose masalah partai.
"Pulang dari sana malah memfokuskan masalah partai. Kenapa tidak situasi negara yang dibicarakan?" sambungnya.
Pria yang aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia ini juga mengatakan, masalah hukum yang diduga melibatkan Anas tak perlu dipaksakan.
"Masalah proses hukum kita dukung aparat hukum menuntaskan proses hukum di Indonesia ini. Kalau ada seseorang suruh menangkap, kenapa harus didorong-dorong dan ada unsur pemaksaan untuk menjerat Anas," simpulnya.
Gandi mengaku, heran dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih mementingkan urusan Partai Demokrat ketimbang urusan negara.
"Saya heran melihat situasi seperti itu, kok seperti ini seorang Presiden. Ada tugas utama menyangkut negara, kok jadi diutamakan masalah partai," ungkap Gandi kepada wartawan di kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, No 47, Komplek TNI AL, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).
Gandi tak habis pikir, mengapa saat Presiden SBY melakukan kunjungan negara ke luar negeri, justru mengekspose masalah partai.
"Pulang dari sana malah memfokuskan masalah partai. Kenapa tidak situasi negara yang dibicarakan?" sambungnya.
Pria yang aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia ini juga mengatakan, masalah hukum yang diduga melibatkan Anas tak perlu dipaksakan.
"Masalah proses hukum kita dukung aparat hukum menuntaskan proses hukum di Indonesia ini. Kalau ada seseorang suruh menangkap, kenapa harus didorong-dorong dan ada unsur pemaksaan untuk menjerat Anas," simpulnya.
(lns)
