Presiden ngurus parpol, jadi ancaman serius pemerintahan
Minggu, 10 Februari 2013 - 10:01 WIB
Presiden ngurus parpol, jadi ancaman serius pemerintahan
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan strategis yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) hanya memberi manfaat bagi partainya. Tetapi melahirkan ancaman serius bagi efektivitas pemerintahan.
Menurut politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, selain tak bermanfaat bagi bangsa, langkah SBY berdampak pada kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Fokus KIB jilid II akan terancam berantakan jika para menteri ikut-ikutan menyibukkan diri mengurusi partainya masing-masing," tukas anggota Komisi III DPR RI ini kepada Sindonews, Minggu (10/2/2013).
Tekad SBY untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai, maka segala keputusan, kebijakan dan tindakan Partai Demokrat nanti akan ditentukan dan dijalankan oleh majelis tinggi. SBY pula yang akan mengambil keputusan penting strategis di partai itu. Dari situ, maka bisa dipastikan SBY akan sangat sibuk mengurusi Partai Demokrat ketimbang mengurus negara.
Karena presiden mulai ‘nyambi’, pria akrab disapa Bamsoet ini khawatiran para menteri akan ikut-ikutan membenahi partainya masing-masing. Tidak mungkin tidak, karena tahun ini semua partai politik peserta Pemilu 2014 harus bersiap, berkonsolidasi memperkuat peran pengurus pusat dan pengurus daerah, hingga seleksi calon anggota legislatif.
"Kalau sudah begitu keadaannya, apa mungkin kabinet bisa seratus persen fokus mengelola persoalan negara dan persoalan rakyat? Sudah pasti tidak," tukas Bamsoet dengan nada bertanya.
Dengan demikian, efektivitas pemerintahan pada bulan-bulan mendatang tidak akan ideal sebagaimana yang diharapkan SBY sendiri.
Kata Bamsoet, Presiden pernah mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, kendati 2013 menjadi tahun politik. Peringatan disampaikan Presiden itu, agar para menteri jangan sampai lebih memrioritaskan kepentingan partai dibanding program pemerintah untuk kepentingan negara dan rakyat.
Namun harapan yang ideal itu barangkali akan sulit diwujudkan Presiden sendiri, setelah dia mengambil alih kekuasaan dan semua kewenangan yang ada dalam struktur Demokrat menyusul kisruh internal di partai itu.
Maka, bukan tidak mungkin beberapa menteri yang kebetulan menjabat ketua umum partai, akan meniru langkah Presiden. Jika ini terjadi bangsa ini patut prihatin.
Seperti diberikan sebelumnya, semakin menurunnya elektabilitas Partai Demokrat membuat SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat turun tangan. Hal itu berimbas pada kisruh internal yang semakin memanas akhir-akhir ini.
SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil langsung seluruh kendali Partai Demokrat. SBY mengeluarkan delapan poin yang menjadi agenda prioritas yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan.
"Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY, saat konferensi pers di Cikeas, Jumat, 8 Februari 2013.
Menurut politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, selain tak bermanfaat bagi bangsa, langkah SBY berdampak pada kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Fokus KIB jilid II akan terancam berantakan jika para menteri ikut-ikutan menyibukkan diri mengurusi partainya masing-masing," tukas anggota Komisi III DPR RI ini kepada Sindonews, Minggu (10/2/2013).
Tekad SBY untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai, maka segala keputusan, kebijakan dan tindakan Partai Demokrat nanti akan ditentukan dan dijalankan oleh majelis tinggi. SBY pula yang akan mengambil keputusan penting strategis di partai itu. Dari situ, maka bisa dipastikan SBY akan sangat sibuk mengurusi Partai Demokrat ketimbang mengurus negara.
Karena presiden mulai ‘nyambi’, pria akrab disapa Bamsoet ini khawatiran para menteri akan ikut-ikutan membenahi partainya masing-masing. Tidak mungkin tidak, karena tahun ini semua partai politik peserta Pemilu 2014 harus bersiap, berkonsolidasi memperkuat peran pengurus pusat dan pengurus daerah, hingga seleksi calon anggota legislatif.
"Kalau sudah begitu keadaannya, apa mungkin kabinet bisa seratus persen fokus mengelola persoalan negara dan persoalan rakyat? Sudah pasti tidak," tukas Bamsoet dengan nada bertanya.
Dengan demikian, efektivitas pemerintahan pada bulan-bulan mendatang tidak akan ideal sebagaimana yang diharapkan SBY sendiri.
Kata Bamsoet, Presiden pernah mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, kendati 2013 menjadi tahun politik. Peringatan disampaikan Presiden itu, agar para menteri jangan sampai lebih memrioritaskan kepentingan partai dibanding program pemerintah untuk kepentingan negara dan rakyat.
Namun harapan yang ideal itu barangkali akan sulit diwujudkan Presiden sendiri, setelah dia mengambil alih kekuasaan dan semua kewenangan yang ada dalam struktur Demokrat menyusul kisruh internal di partai itu.
Maka, bukan tidak mungkin beberapa menteri yang kebetulan menjabat ketua umum partai, akan meniru langkah Presiden. Jika ini terjadi bangsa ini patut prihatin.
Seperti diberikan sebelumnya, semakin menurunnya elektabilitas Partai Demokrat membuat SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat turun tangan. Hal itu berimbas pada kisruh internal yang semakin memanas akhir-akhir ini.
SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil langsung seluruh kendali Partai Demokrat. SBY mengeluarkan delapan poin yang menjadi agenda prioritas yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan.
"Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY, saat konferensi pers di Cikeas, Jumat, 8 Februari 2013.
(lns)
