Jadi pejabat negara, harus berhenti loyal terhadap partai

Sindonews.com - Seorang pemimpin partai atau kader yang telah terpilih menjadi pejabat negara harus fokus melayani rakyat, dan berhenti loyal terhadap partainya. Hal itu harus menjadi konsekuensi logis yang dijalani pemimpin partai yang terpilih menjadi pejabat.

"Sesuai adegium, pemimpin harus serve the country, loyalitas partai berakhir. Tak boleh ambil kepentingan negara untuk loyalitas partai. Rumusannya harus the loyalty to the party ends, when the country begins," tutur Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Balairung Universitas Indonesia (UI), Sabtu (9/2/2013).

JK menegaskan, pemimpin harus memiliki konsistensi perhatian terhadap negara. Ia pun memberi tips pemimpin partai yang menjadi pejabat negara hanya boleh sedikit meluangkan waktu memikirkan partai.

"Saya harap begitu, soal waktu tersita pastilah. Saya juga pernah menjadi ketua partai. Saya hanya kerja untuk partai malam - malam, saya dulu begitu," ungkapnya.

Saat disinggung terkait pemilu 2014, JK banyak menghindar. Ia enggan menyatakan siap maju sebagai capres ataupun cawapres.

"2014 nantilah itu, saya belum berpikir kesana dulu," tukasnya.

Seperti diketahui, satu tahun menjelang Pemilu 2014, para pejabat negara seperti menteri hingga presiden disibukkan dengan urusan partai politik, sementara waktu untuk melayani rakyat banyak tersita.

Sejumlah pengamat bahkan menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil cuti agar fokus mengurusi masalah Partai Demokrat.