KNPI menilai SBY tidak memberikan pendidikan politik
Sabtu, 09 Februari 2013 - 19:26 WIB
KNPI menilai SBY tidak memberikan pendidikan politik
A
A
A
Sindonews.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada rakyatnya.
Hal itu terkait dengan keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu untuk mengambil alih kendali partai dan mutlak dijalankan oleh seluruh kader Demokrat.
"Pantas saja Demokrasi dan politik Indonesia tidak berjalan maksimal, karena presidennya sendiri sebagai pembina partai saja tidak taat pada aturan main organisasinya," ucap Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI Syamsul Rizal kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Sabtu (9/2/2013).
Karena itu Syamsul pesimis, jika perkembangan demokrasi di Indonesia akan semakin baik di bawah kepemimpinan Presiden SBY. "Bagaimana bicara demokrasi sebuah negara yang dipimpin baik, kalau SBY sendiri tidak menjalankan asas demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menganggap SBY telah gagal membangun demokrasi santun yang berasaskan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Padahal, kata dia, SBY selain sebagai kepala Negara juga sebagai Pembina Politik Nasional.
Lebih lanjut ia menuturkan, kediktatoran SBY terhadap Partai Demokrat terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang konstitusional, saat ini merupakan praktik politik kekuasaan SBY.
"Tidak jauh beda masalah yang menimpa Ketua umum Partai Demokrat dengan Presiden PKS juga elite politik lain yang dibunuh karakternya melalu cara-cara politik kampanye dan kriminalisasi hukum," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, SBY menyatakan mengambil alih seluruh kendali partai berlambang mercy ini. Katanya, keputusan Majelis Tinggi Partai mutlak dijalankan oleh seluruh kader.
Dia pun secara tegas mempersilakan siapapun kader Partai Demokrat keluar, jika ada yang tak suka dengan kebijakannya dalam penyelamatan partai.
"Dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini, dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin ketua Majelis Tinggi partai. Kita silahkan meninggalkan partai," ujar SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013, malam.
Hal itu terkait dengan keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu untuk mengambil alih kendali partai dan mutlak dijalankan oleh seluruh kader Demokrat.
"Pantas saja Demokrasi dan politik Indonesia tidak berjalan maksimal, karena presidennya sendiri sebagai pembina partai saja tidak taat pada aturan main organisasinya," ucap Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI Syamsul Rizal kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Sabtu (9/2/2013).
Karena itu Syamsul pesimis, jika perkembangan demokrasi di Indonesia akan semakin baik di bawah kepemimpinan Presiden SBY. "Bagaimana bicara demokrasi sebuah negara yang dipimpin baik, kalau SBY sendiri tidak menjalankan asas demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menganggap SBY telah gagal membangun demokrasi santun yang berasaskan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Padahal, kata dia, SBY selain sebagai kepala Negara juga sebagai Pembina Politik Nasional.
Lebih lanjut ia menuturkan, kediktatoran SBY terhadap Partai Demokrat terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang konstitusional, saat ini merupakan praktik politik kekuasaan SBY.
"Tidak jauh beda masalah yang menimpa Ketua umum Partai Demokrat dengan Presiden PKS juga elite politik lain yang dibunuh karakternya melalu cara-cara politik kampanye dan kriminalisasi hukum," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, SBY menyatakan mengambil alih seluruh kendali partai berlambang mercy ini. Katanya, keputusan Majelis Tinggi Partai mutlak dijalankan oleh seluruh kader.
Dia pun secara tegas mempersilakan siapapun kader Partai Demokrat keluar, jika ada yang tak suka dengan kebijakannya dalam penyelamatan partai.
"Dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini, dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin ketua Majelis Tinggi partai. Kita silahkan meninggalkan partai," ujar SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013, malam.
(maf)
