SBY harus setop urusi Partai Demokrat

Sindonews.com - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil alih kemudi Partai Demokrat, mendapat kritikan dari banyak pihak, tidak terkecuali mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK, sudah seharusnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, untuk tidak sepenuhnya mengurusi partai dan mendahulukan kepentingan negara.

"Dia (SBY) tidak boleh mengambil waktu yang banyak untuk mengurusi partai. Harus diakhiri loyalitas ke partainya itu. Kalau demikian, itu baru pemerintah yang baik," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/2/2013).

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, SBY mengisyaratkan mengambil alih seluruh kendali partai berlambang mercy itu. Hal itu merupakan salah satu langkah yang akan dilakukannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Partai Demokrat selama ini.

"Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelematan dan konsolidasi partai," ujar SBY dalam konferensi pers di pendopo kediamannya, Perumahan Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013, malam.

Lebih lanjut dia menuturkan, segala keputusan kebijakan dan tindakan partai akan ditentukan serta dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat . "Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis," tuturnya.

SBY menambahkan, elemen-elemen utama partai utamanya fraksi DPR, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPC berada dalam kendali dan bertanggungjawab kepada Majelis Tinggi sesuai garis partai.