Dugaan kasus pajak Cikeas memprihatinkan

Sindonews.com - Adanya kasus laporan pajak tahunan yang melibatkan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai cukup memprihatinkan.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan, yang membuat memprihatinkan adalah sikap SBY yang dinilainnya mulai mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugasnya.

"Soal klaim penyelamatan Pak Fuad Bawazier ini juga memprihatinkan, karena ternyata Presiden SBY menggunakan pengaruhnya untuk intervensi hukum," jelas Eva kepada Sindonews melalui pesan singkat, Rabu (6/2/2013).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, karena itu, KPK perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada SBY terkait kasus pajak Cikeas tersebut.

"Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut terutama klarifikasi pernyataan yang mengimplikasikan intervensi hukum tersebut," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, para tokoh, aktivis, dan mahasiswa yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menegaskan skandal pajak keluarga Presiden SBY yang disebut Y-Gate (Yudhoyono-Gate) sebagai momentum menggulingkan Presiden SBY dari jabatannya.

Para tokoh tersebut adalah, mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Fuad Bawazier, Koordinator Petisi 28 Harry Roesli, pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dan aktivis feminisme Ratna Sarumpaet. Mereka kemudian mendatangi Gedung KPK untuk melaporkan skandal pajak keluarga Presiden SBY.

Koordinator Petisi 28 Harry Roesli menyatakan, apresiasi yang besar patut diberikan kepada jurnalis, karena berhasil membongkar korupsi dan perampokan di negeri ini. Menurutnya, skandal tersebut bukan hanya sebagai skandal memalukan, tapi harus mendapat tindakan kongkrit.

Menurutnya, SBY yang selama ini menyerukan taat pajak, ternyata di saat yang sama Presiden dan anaknya memberikan contoh untuk tidak bijak membayar pajak sesuai penghasilannya.

"Malah kemplang pajak. Karena pajak ini sudah dikorupsi parpol (partai politik) di parlemen, dan NU (Nahdlatul Ulama) pada musyawarah nasional tahun lalu, mau boikot bayar pajak, itu langkah strategis," kata Roesli di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 4 Februari 2013.

Lebih lanjut dia menyatakan, dengan kejadian skandal pajak tersebut, MKRI menyimpulkannya dengan tiga tuntutan. Salah satunya kata dia, Presiden SBY harus digulingkan dalam waktu dekat.

"Jadi karena kejadian ini, kami simpulkan dengan tiga tuntutan: gulingkan SBY, sita dan nasionalisasi aset dan harta negara yang dikuasi oleh asing, dan bentuk pemerintahan transisi," tandasnya.