Politikus jadi menteri, otomatis sudah milik negara

Sindonews.com - Jelang Pemilu 2014, menteri asal partai politik (Parpol) sudah tidak fokus lagi dengan kerjanya sebagai pelayan masyarakat. Jika menteri yang mengedepankan partainya ketimbang urusan masyarakat, itu bukanlah contoh yang baik, dan tak perlu untuk ditiru.

"Ya ini memang contoh perilaku pejabat negara yang tidak baik, yang tidak bisa menempatkan dirinya sebagai pejabat negara yang concern pada kepentingan rakyat," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Iding R Hasan kepada Sindonews, Selasa (5/1/2013).

Menurutnya, ketika politikus sudah menduduki jabatan seorang menteri, secara otomatis dia itu bukan lagi milik parpol. Tapi milik warga negara Indonesia, karena menteri merupakan pembantu presiden dan pelayan masyarakat.

"Seharusnya mereka tidak lagi memikirkan kepentingan partainya, karena sudah menjadi milik seluruh rakyat atau bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Budiatna mengatakan, tak dapat dimungkiri lagi, menteri yang berasal dari partai politik (Parpol) akan mencari dana sebanyak-banyaknya untuk kemenangan partainya di Pemilu 2014, dibanding untuk menuntaskan programnya sebagai menteri.

"Sekarang para menteri hanya memikirkan dan konsentrasi ke politik serta ke partainya mencari dana untuk Pemilu 2014," katanya saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (5/2/2013).

Karena, menurutnya, banyak menteri yang beranggapan kalau jabatan di pemerintahan itu ada batasannya. Sedangkan di parpol tidak ada, selama dia belum keluar dari parpol, dia akan tetap diakui sebagai kader parpol.

"Karena, kalau di kabinet itu jabatannya terbatas, sedangkan kalau di partai politik kan tidak. Selagi dia betah, (dia) masih kader partai dia akan tetap di partai politik itu. Di tahun 2014 mendatang semuanya juga akan berakhir, tapi kalau di partai kan tidak," tandasnya.