Hakim di Indonesia kualitasnya bukan nomor 1
Jum'at, 25 Januari 2013 - 13:53 WIB
Hakim di Indonesia kualitasnya bukan nomor 1
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Yudisial (KY) mengakui, jika kualitas hakim di Indonesia, tidak sepenuhnya yang terbaik. Bahkan ada hakim yang menurut kriteria KY bukan pribadi yang baik, namun tetap menjadi hakim.
“Biasanya yang jadi hakim tidak semuanya berkualitas kelas 1. Seharusnya justru yang baik-baik yang jadi hakim. Sehingga mereka betul-betul menjadi yang terpilih,“ kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, dalam acara sosialisasi dengan Lembaga Penelitian dan Peradilan Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (25/1/2013).
Imam memberi pandangan, alasan tidak terpilihnya hakim-hakim terbaik tersebut, dikarenakan kurangnya jaminan bagi mereka. “Karena dulu memang jaminan kesejahteraan hakim sangat rendah. Mudah-mudahan dengan peningkatan gaji itu banyak yang tertarik jadi hakim,“ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KY mengakui telah gagal untuk menindaklanjuti laporan para warga atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku para hakim.
Imam Anshori menjelaskan, dari sejumlah laporan yang masuk, hanya beberapa saja yang dapat diselesaikan. "Dari 1000 lebih itu, yang terbukti hanya sedikit,“ katanya.
Di sisi lain, Imam berusaha menyalahkan banyaknya terjadi pelanggaran hakim itu sendiri dikarenakan proses rekrutmen hakim yang gagal. Menurutnya, dalam rekrutmen hakim, perlu waktu yang lama untuk mendidik calon hakim tersebut.
“Sebetulnya pembinaan hakim itu sangat kurang. Kalau di Belanda, hakim itu setiap tahun masuk kelas untuk meningkatkan pengetahuannya. Kalau di sana, delapan tahun pendidikan baru bisa diangkat sebagai hakim. Di sini, baru dua tahun pendidikan sudah diangkat,“ jelasnya.
“Biasanya yang jadi hakim tidak semuanya berkualitas kelas 1. Seharusnya justru yang baik-baik yang jadi hakim. Sehingga mereka betul-betul menjadi yang terpilih,“ kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, dalam acara sosialisasi dengan Lembaga Penelitian dan Peradilan Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (25/1/2013).
Imam memberi pandangan, alasan tidak terpilihnya hakim-hakim terbaik tersebut, dikarenakan kurangnya jaminan bagi mereka. “Karena dulu memang jaminan kesejahteraan hakim sangat rendah. Mudah-mudahan dengan peningkatan gaji itu banyak yang tertarik jadi hakim,“ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KY mengakui telah gagal untuk menindaklanjuti laporan para warga atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku para hakim.
Imam Anshori menjelaskan, dari sejumlah laporan yang masuk, hanya beberapa saja yang dapat diselesaikan. "Dari 1000 lebih itu, yang terbukti hanya sedikit,“ katanya.
Di sisi lain, Imam berusaha menyalahkan banyaknya terjadi pelanggaran hakim itu sendiri dikarenakan proses rekrutmen hakim yang gagal. Menurutnya, dalam rekrutmen hakim, perlu waktu yang lama untuk mendidik calon hakim tersebut.
“Sebetulnya pembinaan hakim itu sangat kurang. Kalau di Belanda, hakim itu setiap tahun masuk kelas untuk meningkatkan pengetahuannya. Kalau di sana, delapan tahun pendidikan baru bisa diangkat sebagai hakim. Di sini, baru dua tahun pendidikan sudah diangkat,“ jelasnya.
(maf)
