DPR akui temukan penyelewengan dana bansos
Senin, 21 Januari 2013 - 16:53 WIB
DPR akui temukan penyelewengan dana bansos
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Akbar Faisal membenarkan terdapat dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang mengalir ke individu maupun partai politik (parpol) untuk pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilukada.
"Iya, iya itu (aliran dana bansos) benar saya melihat itu, terutama dipakai-pakai untuk Pilkada-Pilkada," jelas Akbar kepada Sindonews di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2013).
Dana bansos kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan itu merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransikan.
Menurut Akbar, hal itu terjadi karenakan lemahnya sistem pengawasan aliran dana hibah dan bansos maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
"Itu dipakai para pihak yang telah menyalahgunakan, dan dipakai untuk keuntungan politik. Itu seharusnya tidak boleh, ini bisa terjadi karena pengawasannya yang lemah di semua elemen," tegasnya.
Akbar mengaku sangat menyayangkan, karena selama ini belum ada tindakan tegas dari KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.
"Karena itu saya sangat menyayangkan dan kadang-kadang saya putus asa menyikapi itu, karena apa kadang-kadang dianggap angin lalu," pungkasnya.
Untuk informasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) merilis bahwa dana hibah dan bansos rentan diselewengkan untuk dana kampanye partai politik.
"Iya, iya itu (aliran dana bansos) benar saya melihat itu, terutama dipakai-pakai untuk Pilkada-Pilkada," jelas Akbar kepada Sindonews di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2013).
Dana bansos kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan itu merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransikan.
Menurut Akbar, hal itu terjadi karenakan lemahnya sistem pengawasan aliran dana hibah dan bansos maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
"Itu dipakai para pihak yang telah menyalahgunakan, dan dipakai untuk keuntungan politik. Itu seharusnya tidak boleh, ini bisa terjadi karena pengawasannya yang lemah di semua elemen," tegasnya.
Akbar mengaku sangat menyayangkan, karena selama ini belum ada tindakan tegas dari KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.
"Karena itu saya sangat menyayangkan dan kadang-kadang saya putus asa menyikapi itu, karena apa kadang-kadang dianggap angin lalu," pungkasnya.
Untuk informasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) merilis bahwa dana hibah dan bansos rentan diselewengkan untuk dana kampanye partai politik.
(lns)
