Jangan biarkan rakyat memilih para penyamun
Senin, 21 Januari 2013 - 06:50 WIB
Jangan biarkan rakyat memilih para penyamun
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (parpol) diminta segera membuat laporan keuangan internalnya dalam jangka setahun. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka hal itu merupakan pemaksaan rakyat untuk memilih para "penyamun" untuk pemimpin negara ini.
"Seharusnya (dana) parpol setiap tahun harus diaudit. Bagimana, kita mau milih anggotra DPR, dan pemimpin negara ini, soal anggaran operasional partai tidak jelas sumber karena tidak ada auditnya. Ini namanya, rakyat disuruh memilih para "penyamun" untuk memimpin negara ini," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Sindonews, Senin (21/1/2013).
Dia menambahkan, jika masyarakat ingin mengetahu anggaran partai, itu tidak mudah bahkan perlu perjuangan panjang melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat.
"Ini saja jadi mencurigakan sumber dana partai banyak berasal dari yang mencurigakan. Jadi, di partai saja, tidak transparansi dan akuntabilitas dalam mengeleloaan keuangaan partai," katanya.
Menurutnya, bila mana masyarakat ingin mengetahui pendanaan parpol darimana saja, segera berikan sebagai bukti partai yang bertanggungjawab untuk memperjuangkan suara rakyat. Jika tidak ada transfaransi anggaran, maka partai itu layak dipertanyakan.
"Dan sinilah banyak dana partai yang ilegal. Seharusnya, sosok partai itu, kalau publik meminta keuangaan partai harus dikasih sebagai tanggung jawab keuangaan partai kepada publik," tuturnya.
"Seharusnya (dana) parpol setiap tahun harus diaudit. Bagimana, kita mau milih anggotra DPR, dan pemimpin negara ini, soal anggaran operasional partai tidak jelas sumber karena tidak ada auditnya. Ini namanya, rakyat disuruh memilih para "penyamun" untuk memimpin negara ini," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Sindonews, Senin (21/1/2013).
Dia menambahkan, jika masyarakat ingin mengetahu anggaran partai, itu tidak mudah bahkan perlu perjuangan panjang melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat.
"Ini saja jadi mencurigakan sumber dana partai banyak berasal dari yang mencurigakan. Jadi, di partai saja, tidak transparansi dan akuntabilitas dalam mengeleloaan keuangaan partai," katanya.
Menurutnya, bila mana masyarakat ingin mengetahui pendanaan parpol darimana saja, segera berikan sebagai bukti partai yang bertanggungjawab untuk memperjuangkan suara rakyat. Jika tidak ada transfaransi anggaran, maka partai itu layak dipertanyakan.
"Dan sinilah banyak dana partai yang ilegal. Seharusnya, sosok partai itu, kalau publik meminta keuangaan partai harus dikasih sebagai tanggung jawab keuangaan partai kepada publik," tuturnya.
(mhd)
