ICW: Rp300 triliun dana hibah & bansos diselewengkan
Minggu, 20 Januari 2013 - 15:22 WIB
ICW: Rp300 triliun dana hibah & bansos diselewengkan
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya Rp 300 triliun dana hibah bantuan sosial (bansos) diselewengkan untuk kepentingan politik para pejabat di pusat maupun daerah. Temuan tersebut berdasarkan rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan, ini merupakan fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, angka tersebut terus bertambah.
"Ini fenomena yang terjadi di beberapa daerah. Bahkan, BPK di akhir 2012 mengatakan 300 triliun rupiah dana bansos dan hibah digunakan untuk penyelewengan politik. Ini menguatkan bahwa fenomena ini selalu terjadi setiap tahun," jelas Apung dalam siaran pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2013).
Apung melanjutkan, di tingkat daerah dana tersebut biasanya diselewengkan oleh calon incumbent untuk digunakan sebagai dana kampanye, namun di tingkat nasional biasanya digunakan oleh partai politik.
"Di beberapa kementerian ada tren dana hibah dan bansos diselewengkan. Kecenderungannya partai berkuasa yang menggunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk daerah biasanya oleh incumbent," tegasnya.
Dana tersebut sebenarnya bisa diamankan untuk tidak digunakan sebagai korupsi politik, kata Apung, salah satunya dengan keterbukaan dana kampanye dan setoran parpol dari setiap individu atau lembaga. Tak hanya itu, peran serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditingkatkan dengan ikut serta mengawasi aliran dana kampanye parpol yang ilegal.
"Pencegahan harusnya dilakukan parpol, begitu juga KPU dan Bawaslu yang berkali-kali kita teriakan. Ini tidak serta merta dijadikan akumulasi. Dana kampanye yang ilegal menjadi bagian korupsi dalam pemilu. Ini hanya parsial dan momentum andalan," tandasnya.
Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan, ini merupakan fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, angka tersebut terus bertambah.
"Ini fenomena yang terjadi di beberapa daerah. Bahkan, BPK di akhir 2012 mengatakan 300 triliun rupiah dana bansos dan hibah digunakan untuk penyelewengan politik. Ini menguatkan bahwa fenomena ini selalu terjadi setiap tahun," jelas Apung dalam siaran pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2013).
Apung melanjutkan, di tingkat daerah dana tersebut biasanya diselewengkan oleh calon incumbent untuk digunakan sebagai dana kampanye, namun di tingkat nasional biasanya digunakan oleh partai politik.
"Di beberapa kementerian ada tren dana hibah dan bansos diselewengkan. Kecenderungannya partai berkuasa yang menggunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk daerah biasanya oleh incumbent," tegasnya.
Dana tersebut sebenarnya bisa diamankan untuk tidak digunakan sebagai korupsi politik, kata Apung, salah satunya dengan keterbukaan dana kampanye dan setoran parpol dari setiap individu atau lembaga. Tak hanya itu, peran serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditingkatkan dengan ikut serta mengawasi aliran dana kampanye parpol yang ilegal.
"Pencegahan harusnya dilakukan parpol, begitu juga KPU dan Bawaslu yang berkali-kali kita teriakan. Ini tidak serta merta dijadikan akumulasi. Dana kampanye yang ilegal menjadi bagian korupsi dalam pemilu. Ini hanya parsial dan momentum andalan," tandasnya.
(kri)
