MPR: Pemindahan ibu kota layak dipertimbangkan
Jum'at, 18 Januari 2013 - 13:38 WIB
MPR: Pemindahan ibu kota layak dipertimbangkan
A
A
A
Sindonews.com - Dalam menyelesaikan permasalahan Ibu Kota Jakarta diperlukan sebuah langkah yang cukup radikal, karena wacana pemindahan ibu kota negara layak dipertimbangkan. Namun, untuk menentukan lokasi yang tepat sebagai ibu kota harus memenuhi persyaratan, baik geografis, geopolitik, maupun sosio ekonomis.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2013).
Dia mengatakan, Presiden Pertama Soekarno pernah menawarkan Palangkaraya untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Selain Palangkaraya, bisa juga di daerah lainnya di manapun di wilayah NKRI asal memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Ibu Kota Negara," kata suami Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Keputusan pemindahan ibu kota tersebut, imbuh Taufik, harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak semerta-meta keputusan itu ditangan pemerintah pusat dengan DPR saja. "Tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR," pungkasnya.
Selain itu, kata Kiemas, tidak terlalu yakin permasalahan ibu kota dapat diselesaikan secara total. Pasalnya membutuhkan langkah yang cukup strategis untuk mengatasinya.
"Saya kurang optimis, jika berbagai permasalahan kota Jakarta tesebut dapat diatasi dengan baik jika penanganannya hanya bersifat konvensional," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2013).
Dia mengatakan, Presiden Pertama Soekarno pernah menawarkan Palangkaraya untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Selain Palangkaraya, bisa juga di daerah lainnya di manapun di wilayah NKRI asal memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Ibu Kota Negara," kata suami Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Keputusan pemindahan ibu kota tersebut, imbuh Taufik, harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak semerta-meta keputusan itu ditangan pemerintah pusat dengan DPR saja. "Tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR," pungkasnya.
Selain itu, kata Kiemas, tidak terlalu yakin permasalahan ibu kota dapat diselesaikan secara total. Pasalnya membutuhkan langkah yang cukup strategis untuk mengatasinya.
"Saya kurang optimis, jika berbagai permasalahan kota Jakarta tesebut dapat diatasi dengan baik jika penanganannya hanya bersifat konvensional," ujarnya.
(mhd)
