KPU & Polri gelar MoU cegah kriminalitas
Rabu, 16 Januari 2013 - 14:16 WIB
KPU & Polri gelar MoU cegah kriminalitas
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan untuk mencegah aksi kriminalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, adanya MoU ini diharapkan seluruh anggota KPU di Indonesia terhindar dari aksi kejahatan dalam menjalankan Pemilu. Pasalnya anggota KPU rentan aksi kriminalitas, jika ada pihak yang tidak menerima kebijakan KPU.
"Rekan kita di kabupaten atau kota sangat khawatir jika tidak ada kesepakatan ini. Karena kami (KPU) bisa saja jadi objek kriminalitas dengan apa yang kami putuskan," kata Husni dalam sambutannya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, kesepakatan ini diharapkan kepolisian bisa menjadi mediator jika ada perbedaan pendapat terhadap hasil maupun kebijakan yang dikeluarkan KPU.
"Mudah-mudahan dengan kerjasama ini apabila tidak ada kesepakatan, kita masih bisa dialog dan menyatukan kesepakatan itu agar menghindari dari kriminalitas," harapnya.
Lebih lanjut dia menginginkan, adanya MoU ini bisa mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas dari pemilihan sebelumnnya dan bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, dan lancar.
"Kita berharap dengan MoU dan kerjasama, ini bisa kita tingkatkan frekuensi, kualitas, dan kuantitasnya agar Pemilu lebih baik, lancar, aman, dan damai," pungkasnya.
Sekadar informasi, tidak hanya KPU yang menandatangani MoU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan hal yang sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, adanya MoU ini diharapkan seluruh anggota KPU di Indonesia terhindar dari aksi kejahatan dalam menjalankan Pemilu. Pasalnya anggota KPU rentan aksi kriminalitas, jika ada pihak yang tidak menerima kebijakan KPU.
"Rekan kita di kabupaten atau kota sangat khawatir jika tidak ada kesepakatan ini. Karena kami (KPU) bisa saja jadi objek kriminalitas dengan apa yang kami putuskan," kata Husni dalam sambutannya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, kesepakatan ini diharapkan kepolisian bisa menjadi mediator jika ada perbedaan pendapat terhadap hasil maupun kebijakan yang dikeluarkan KPU.
"Mudah-mudahan dengan kerjasama ini apabila tidak ada kesepakatan, kita masih bisa dialog dan menyatukan kesepakatan itu agar menghindari dari kriminalitas," harapnya.
Lebih lanjut dia menginginkan, adanya MoU ini bisa mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas dari pemilihan sebelumnnya dan bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, dan lancar.
"Kita berharap dengan MoU dan kerjasama, ini bisa kita tingkatkan frekuensi, kualitas, dan kuantitasnya agar Pemilu lebih baik, lancar, aman, dan damai," pungkasnya.
Sekadar informasi, tidak hanya KPU yang menandatangani MoU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan hal yang sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
(maf)
