PBB miliki bukti tidak profesionalnya KPU
Selasa, 15 Januari 2013 - 22:20 WIB
PBB miliki bukti tidak profesionalnya KPU
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak profesional dalam menjalankan verifikasi partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Sahar Hassan.
Karena dianggap tidak melaksanakan verifikasi secara profesional, mereka pun mengadukan perlakuan KPU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar ada mediasi antara partai yang gagal dengan KPU.
"Kita berharap ada musyawarah di Bawaslu mungkin kemudian di Bawaslu ketemu jalan keluar. Tapi, kan ada dua tahap, yakni musyawarah ya sidang," kata Sahar di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2013).
Sahar menjelaskan, partainya memiliki bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakprofesionalan KPU tersebut. Termasuk ketika menurut dia adanya tanda tangan kader PBB yang secara nyata tidak ditandatangani yang bersangkutan.
"Kita akan bawa, bukti ada semua, dipakai tandatangan orang lain itu menandatangani yang bukan ditandatangani setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan itu sudah," terangnya.
Hal lain yang menurut dia KPU tidak profesional ialah karena mereka dinilai tidak melakukan validasi terlebih dahulu terhadap tandatangan orang yang diyakini belum menandatangani berkas tersebut.
"KPU tidak validasi, tapi rekap saja, tidak profesional, dan ketidakprofesional terlalu menggunakan kekuasaan. Kita lakukan saat rapat pleno agar mereka bisa menunjukkan bukti itu, tetapi tidak digubris saya minta yang ditayangkan di layar, tidak dikasih juga, ada niat dibalik itu," pungkasnya.
Karena dianggap tidak melaksanakan verifikasi secara profesional, mereka pun mengadukan perlakuan KPU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar ada mediasi antara partai yang gagal dengan KPU.
"Kita berharap ada musyawarah di Bawaslu mungkin kemudian di Bawaslu ketemu jalan keluar. Tapi, kan ada dua tahap, yakni musyawarah ya sidang," kata Sahar di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2013).
Sahar menjelaskan, partainya memiliki bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakprofesionalan KPU tersebut. Termasuk ketika menurut dia adanya tanda tangan kader PBB yang secara nyata tidak ditandatangani yang bersangkutan.
"Kita akan bawa, bukti ada semua, dipakai tandatangan orang lain itu menandatangani yang bukan ditandatangani setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan itu sudah," terangnya.
Hal lain yang menurut dia KPU tidak profesional ialah karena mereka dinilai tidak melakukan validasi terlebih dahulu terhadap tandatangan orang yang diyakini belum menandatangani berkas tersebut.
"KPU tidak validasi, tapi rekap saja, tidak profesional, dan ketidakprofesional terlalu menggunakan kekuasaan. Kita lakukan saat rapat pleno agar mereka bisa menunjukkan bukti itu, tetapi tidak digubris saya minta yang ditayangkan di layar, tidak dikasih juga, ada niat dibalik itu," pungkasnya.
(maf)
